Kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia dinilai tidak seragam antardaerah, karena sangat bergantung pada cakupan layanan, kontur wilayah, dan karakter pengguna jaringan. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, memaparkan hal itu dalam webinar bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Menurut Dr Mardi, operator tidak dapat menyamakan instalasi BTS di Pulau Jawa dengan daerah lain, sebab target pasar dan kondisi geografis memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi energi. Ia menegaskan, perbedaan karakter wilayah membuat kebutuhan jaringan harus dihitung secara spesifik agar pemodelan energi lebih mendekati kondisi nyata.
BTS dan beban energi
Dr Mardi menjelaskan bahwa konsumsi energi BTS sangat tinggi karena perangkat ini harus melayani cakupan wilayah yang luas. Dalam operasional operator telekomunikasi, kebutuhan energi jaringan menjadi salah satu beban terbesar yang harus ditanggung setiap tahun. Ia mencontohkan, pada 2023 konsumsi energi operasional Telkomsel hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan perusahaan.
Tekanan kebutuhan energi itu dinilai masih akan bertambah seiring peningkatan implementasi jaringan seluler di Indonesia. Meski teknologi 4G masih terus berkembang, penerapan 5G disebut masih sangat terbatas di banyak daerah. Kondisi ini membuat beban infrastruktur eksisting tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan signifikan.
Dalam pandangan Dr Mardi, operator harus menyesuaikan konfigurasi BTS dengan target pasar yang ingin dilayani. Penyesuaian itu perlu dilakukan bersama perhitungan kebutuhan layanan dan kondisi kontur daerah. Jika tidak, konsumsi energi dapat membengkak dan efisiensi jaringan sulit dicapai.
Ia menambahkan, perbedaan karakter wilayah menjadi faktor penting dalam penentuan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Daerah padat seperti Pulau Jawa memiliki pola penggunaan yang berbeda dibanding wilayah lain dengan sebaran penduduk yang lebih renggang. Karena itu, pendekatan satu ukuran untuk semua dinilai tidak tepat dalam perencanaan BTS.
Variasi tipe situs
Dalam penelitiannya, Dr Mardi mengumpulkan data dari salah satu operator di Indonesia yang mencakup sekitar 8.500 BTS sites. Data tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sampel itu digunakan untuk melihat pola konsumsi energi berdasarkan tipe dan karakter situs.
Setiap point site dalam sampel memiliki informasi mengenai jenis instalasi, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari keseluruhan data, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro. Komposisi ini menunjukkan bahwa skala jaringan sangat menentukan kebutuhan daya yang digunakan.
Jenis site yang berbeda memerlukan penyesuaian teknis yang berbeda pula dalam perhitungan energi. Site makro, misalnya, cenderung melayani area yang lebih luas sehingga kebutuhan dayanya juga lebih besar. Sementara itu, site yang lebih kecil biasanya disesuaikan untuk titik layanan yang lebih spesifik.
Dr Mardi menilai proporsi BTS sites harus dimasukkan secara tepat ke dalam model perhitungan energi. Tanpa penyesuaian itu, hasil analisis berisiko tidak mencerminkan kondisi lapangan. Akibatnya, estimasi kebutuhan daya bisa meleset dari kenyataan operasional operator.
Faktor sosial ekonomi
Selain tipe site, penelitian BRIN juga menyoroti pentingnya faktor sosial ekonomi dalam memodelkan kebutuhan BTS. Dr Mardi menyebut profil masyarakat di Kalimantan dan Papua berbeda jauh dengan di Jakarta. Perbedaan itu berdampak pada pola penggunaan jaringan dan besaran energi yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa pemodelan energi tidak akan akurat jika tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah. Variabel yang digunakan dalam validasi penelitiannya meliputi population density, development index, dan digital society index. Ketiga indikator ini dianggap mampu memberi gambaran yang lebih realistis terhadap kebutuhan jaringan.
Dengan memasukkan faktor-faktor tersebut, model perhitungan energi menjadi lebih relevan untuk berbagai wilayah di Indonesia. Pendekatan ini juga membantu operator memahami kebutuhan infrastruktur secara lebih presisi. Pada akhirnya, efisiensi energi dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Menurutnya, wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya memiliki kebutuhan BTS yang berbeda dari daerah dengan karakter demografis lain. Karena itu, perencanaan jaringan harus mengikuti kondisi lokal, bukan sekadar mengacu pada standar umum. Hal ini menjadi penting agar pengembangan telekomunikasi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Implikasi untuk operator
Hasil penelitian tersebut memberi sinyal bahwa operator telekomunikasi perlu lebih cermat dalam menyusun strategi pembangunan jaringan. Perencanaan BTS tidak cukup hanya berpatokan pada luas wilayah, tetapi juga harus melihat kepadatan penduduk dan kondisi geografis. Dengan begitu, investasi infrastruktur dapat lebih tepat sasaran.
Efisiensi energi juga menjadi isu penting karena biaya operasional jaringan terus meningkat seiring bertambahnya trafik data. Jika kebutuhan BTS tidak dihitung dengan benar, operator berpotensi menghadapi beban energi yang lebih besar dari yang diperlukan. Situasi ini dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan pelanggan.
Dr Mardi menekankan bahwa Indonesia memiliki karakter wilayah yang sangat beragam, sehingga pendekatan perencanaan harus bersifat adaptif. Pulau Jawa yang padat penduduk tidak bisa disamakan dengan wilayah lain yang memiliki tantangan berbeda. Perbedaan tersebut harus diterjemahkan ke dalam desain jaringan yang lebih spesifik.
Temuan BRIN ini memperkuat pentingnya riset dalam mendukung transformasi jaringan seluler di Indonesia. Dengan model yang mempertimbangkan faktor teknis dan sosial ekonomi, operator dapat menyusun kebijakan energi yang lebih efisien. Di tengah ekspansi jaringan digital, pendekatan seperti ini menjadi semakin relevan untuk kebutuhan jangka panjang.
