Kebutuhan Base Transceiver Station atau BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menyebut perbedaan itu dipengaruhi cakupan layanan, kontur wilayah, dan karakter masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr Mardi dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi bertema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan bahwa tipe BTS yang dipasang operator tidak selalu sama, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan di setiap wilayah.
Kebutuhan BTS dan jaringan
Dr Mardi menjelaskan, konsumsi energi BTS tergolong sangat tinggi karena perangkat ini harus melayani cakupan wilayah yang luas. Pada praktiknya, kebutuhan energi jaringan ikut naik seiring ekspansi layanan seluler di berbagai daerah.
Ia mencontohkan, kebutuhan operational energy demand operator telekomunikasi seperti Telkomsel pada 2023 hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan. Kondisi itu menunjukkan bahwa beban energi jaringan menjadi salah satu komponen terbesar dalam operasional industri telekomunikasi.
Menurut dia, tren implementasi jaringan seluler di Indonesia masih didominasi 4G, sementara 5G belum berkembang luas. Karena itu, kebutuhan energi BTS diperkirakan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan.
Dr Mardi menegaskan bahwa operator harus menyesuaikan pembangunan BTS dengan target pasar serta karakter wilayah. Jika penyesuaian itu diabaikan, konsumsi energi dapat menjadi jauh lebih tinggi dari yang seharusnya.
Temuan riset BRIN
Dalam penelitiannya, Dr Mardi menggunakan data dari salah satu operator di Indonesia yang memiliki sekitar 8.500 BTS sites. Data tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Setiap sampel situs memuat informasi tipe BTS, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari data itu, hampir 78 persen di antaranya merupakan site makro.
Dominasi site makro dinilai penting dalam perhitungan energi jaringan karena tiap tipe BTS memiliki kebutuhan daya yang berbeda. Hal ini membuat pemodelan energi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal.
Ia menambahkan, profil masyarakat di Kalimantan dan Papua berbeda dengan Jakarta, sehingga kebutuhan jaringan juga tidak serupa. Karena itu, proporsi BTS harus dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Faktor sosioekonomi daerah
Dr Mardi menyampaikan bahwa pemodelan kebutuhan BTS perlu mempertimbangkan faktor sosioekonomi wilayah. Tanpa pendekatan itu, hasil analisis tidak akan benar-benar menggambarkan kondisi telekomunikasi di Indonesia.
Dalam validasi penelitiannya, ia memasukkan tiga variabel utama, yaitu population density, development index, dan digital society index. Ketiga faktor tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara karakter daerah dan kebutuhan energi jaringan.
Menurut dia, daerah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung membutuhkan jaringan yang lebih besar dan lebih intensif. Namun, kebutuhan tersebut tetap harus dikaji bersama tingkat pembangunan dan kebiasaan digital masyarakat setempat.
Dengan pendekatan itu, operator dapat menyusun strategi infrastruktur yang lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah tersebut juga penting agar penggunaan energi tidak membengkak tanpa dukungan kebutuhan layanan yang seimbang.
Implikasi bagi operator
Perbedaan kebutuhan BTS antarwilayah memberi sinyal bahwa strategi pembangunan jaringan tidak bisa disamaratakan. Operator perlu menyesuaikan desain infrastruktur dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi masing-masing daerah.
Di Pulau Jawa, kebutuhan layanan yang padat dan merata membuat pola pembangunan BTS cenderung berbeda dari wilayah yang lebih jarang penduduk. Perbedaan ini memengaruhi jumlah site, tipe perangkat, hingga kebutuhan energi harian.
BRIN menilai pendekatan berbasis data dapat membantu operator meningkatkan efisiensi operasional jaringan. Dengan begitu, pengembangan infrastruktur seluler dapat berjalan lebih hemat energi dan tetap mendukung kualitas layanan.
Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerataan konektivitas di Indonesia membutuhkan strategi yang adaptif. Kebutuhan BTS di setiap daerah harus dibaca dari kombinasi kepadatan penduduk, kondisi wilayah, dan kesiapan ekosistem digital.
