Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku menerima banyak protes dari sejumlah guru besar terkait rencana keberadaan Badan Usaha Milik Negara khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Protes itu, kata dia, datang langsung melalui pesan singkat dan percakapan WhatsApp usai pernyataan mengenai kebijakan tersebut mencuat ke publik. Bimo menyampaikan hal itu dalam acara Pusdiklat Pajak, yang dikutip pada Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut Bimo, kebijakan pembentukan BUMN ekspor tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak, serta menekan praktik profit shifting, transfer pricing, dan under invoicing. Ia menilai langkah itu dibutuhkan karena persoalan ekonomi nasional sudah berada pada tahap yang kompleks dan memerlukan keputusan yang berani. Dalam pandangannya, pengelolaan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan tersebut.
Danantara dan Tata Kelola
Bimo menjelaskan bahwa keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia dirancang sebagai bagian dari pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam. Melalui skema ini, seluruh ekspor komoditas tertentu akan dikelola secara terpusat.
Ia menilai pengelolaan satu pintu dapat membantu negara memperjelas alur pengawasan. Dengan demikian, potensi kebocoran penerimaan dari aktivitas ekspor dapat ditekan lebih efektif.
Komoditas yang masuk dalam skema itu disebut mencakup kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi atau ferro alloy. Seluruhnya merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan dan devisa negara.
Bimo menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut bukan semata soal kelembagaan baru, melainkan penguatan sistem. Ia menyebut pemerintah ingin memastikan sumber daya alam dikelola lebih tertib dan transparan.
Fokus pada Pengawasan Pajak
Dalam penjelasannya, Bimo menyoroti pentingnya kemampuan aparat pajak dalam mendeteksi praktik yang merugikan negara. Profit shifting dan transfer pricing disebut sebagai dua isu yang terus menjadi perhatian serius.
Ia mengatakan pengawasan harus diimbangi dengan kapasitas penindakan yang memadai. Tanpa itu, praktik pengalihan keuntungan ke luar negeri akan sulit dibongkar secara tuntas.
Bimo juga menyinggung persoalan under invoicing yang kerap muncul dalam perdagangan komoditas. Praktik tersebut dinilai dapat menurunkan nilai ekspor secara tidak wajar dan mengurangi penerimaan negara.
Menurut dia, upaya memperbaiki kapasitas kantor pajak tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan ekosistem yang mendukung agar pengawasan lebih efektif dan dapat dijalankan secara konsisten.
Respons atas Protes Publik
Bimo mengakui dirinya menerima banyak pesan protes dari kalangan akademisi setelah isu Danantara mengemuka. Beberapa guru besar disebut mempertanyakan urgensi pembentukan BUMN ekspor tersebut.
Ia menyebut ada pertanyaan keras yang masuk melalui pesan singkat, termasuk dari percakapan di WhatsApp. Respons itu menunjukkan bahwa kebijakan ini memicu perhatian luas di kalangan publik dan intelektual.
Meski demikian, Bimo menegaskan bahwa dirinya berada pada posisi eksekutor kebijakan. Karena itu, ia berkewajiban mendukung keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan.
Ia menyampaikan bahwa masukan tetap dapat diberikan sebelum kebijakan diputuskan. Namun setelah keputusan diambil, birokrasi harus mendukung dan mengamankan pelaksanaannya.
Dukungan dari Aparat Pajak
Bimo menilai setiap kebijakan besar selalu memerlukan keberanian untuk mengubah keadaan yang sudah lama berjalan. Ia menyebut adanya kebutuhan atas keputusan radikal untuk menyelesaikan persoalan struktural yang rumit.
Dalam konteks itu, ia menempatkan Danantara sebagai instrumen kebijakan yang harus dipahami dalam kerangka besar reformasi tata kelola. Bukan hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk memperkuat kontrol negara atas sumber daya alam.
Ia menegaskan bahwa aparat pajak akan mengikuti arah kebijakan pemerintah dengan sikap mendukung. Peran mereka, kata dia, adalah memastikan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.
Bimo menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Menurut dia, keberhasilan agenda besar pemerintah sangat bergantung pada konsistensi dukungan seluruh unsur birokrasi.
