Biak kembali mencuat sebagai lokasi strategis untuk pembangunan bandar antariksa Indonesia, di tengah dorongan memperkuat kemandirian teknologi satelit nasional. Wakil Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, menilai Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pengguna teknologi luar angkasa, melainkan harus menjadi pemain aktif dalam ekosistem antariksa.
Pernyataan itu disampaikan usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, saat Adi menekankan pentingnya akses mandiri ke luar angkasa melalui pembangunan spaceport nasional. Kepala BRIN Arif Satria juga menyoroti perlunya ekosistem industri satelit yang utuh agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Ekosistem Antariksa Nasional
Adi menilai Indonesia telah lebih dari 50 tahun berkecimpung dalam pengelolaan satelit, tetapi kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran riset. Kondisi itu, menurut dia, belum cukup untuk membangun kedaulatan teknologi yang berkelanjutan. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan ekosistem industri antariksa yang lengkap, mulai dari riset, manufaktur, hingga layanan peluncuran.
Ia menyebut satelit memiliki fungsi strategis sebagai penghubung digital dari Sabang hingga Merauke. Peran itu juga mencakup daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang membutuhkan konektivitas andal. Dalam pandangannya, satelit bukan sekadar perangkat teknologi, melainkan infrastruktur penting bagi integrasi nasional.
Adi menegaskan akses ke luar angkasa tidak bisa dibangun sendiri oleh sektor swasta semata. Pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, dan mitra internasional harus terlibat dalam kerangka kolaborasi yang jelas. Menurut dia, hanya dengan kerja sama lintas sektor Indonesia dapat membangun kemampuan antariksa yang mandiri dan kompetitif.
Biak untuk Antariksa
Keunggulan geografis Indonesia dinilai menjadi modal besar dalam pengembangan bandar antariksa nasional. Posisi di garis khatulistiwa membuat wilayah Indonesia ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Dari sisi teknis, lokasi seperti itu memberi efisiensi yang sulit ditandingi oleh banyak negara lain.
Biak disebut memiliki daya saing tinggi dibandingkan lokasi peluncuran lain, termasuk Cape Canaveral di Amerika Serikat. Adi menyebut lokasi tersebut dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen. Keuntungan itu membuat Biak dinilai sangat potensial untuk menjadi pusat peluncuran satelit di kawasan ekuator.
Ia menambahkan, posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai tempat paling strategis untuk satelit geostasioner di wilayah ekuator. Dengan dukungan infrastruktur yang tepat, Pulau Biak berpeluang menjadi simpul penting dalam rantai pasok antariksa regional. Potensi itu juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi daerah dan industri pendukung.
Kolaborasi Antariksa Nasional
PSN menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, termasuk Rusia, India, dan Turki, juga disebut terlibat dalam penjajakan kerja sama. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas teknis Indonesia dalam pengembangan antariksa.
Di tempat terpisah, Arif Satria menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum kuatnya ekosistem industri satelit nasional. Menurut dia, investasi swasta masih minim dan kolaborasi industri belum terbentuk secara utuh. Padahal, kebutuhan domestik terhadap satelit sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tantangan konektivitas yang kompleks.
Arif menegaskan pembangunan antariksa tidak cukup hanya bertumpu pada satu institusi. Diperlukan dukungan regulasi, kepastian kebijakan, serta keberanian dunia usaha untuk masuk ke sektor ini. Dengan fondasi tersebut, Indonesia dapat membangun industri antariksa yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Kemandirian Antariksa Indonesia
Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk memperkuat sektor antariksa nasional. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai mengakui manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Regulasi itu dinilai menjadi sinyal bahwa negara mulai menata fondasi industri antariksa secara lebih serius.
Selain aturan, Indonesia juga tengah menyiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak sebagai simpul peluncuran satelit regional. Arif menilai proyek tersebut penting untuk mendorong ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Jika berjalan sesuai rencana, fasilitas itu dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan teknologi kawasan.
Visi besar yang dibawa pemerintah dan BRIN mengarah pada kemandirian teknologi yang tidak hanya bersifat simbolik. Indonesia dituntut membangun sovereign capability melalui kebijakan yang konsisten, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda. Menurut Arif, pilihan lima tahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau ikut mendefinisikannya.
