Indonesia dinilai berada di titik penting untuk mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional, dengan Pulau Biak disebut sebagai lokasi yang sangat strategis. Dorongan itu muncul seiring kebutuhan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi satelit, tetapi juga pemain dalam ekonomi antariksa global.
Adi menegaskan bahwa selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di bidang satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Menurut dia, kemandirian antariksa hanya bisa dicapai jika Indonesia membangun ekosistem industri yang utuh, mulai dari infrastruktur peluncuran, kebijakan, hingga pengembangan talenta.
Bandar Antariksa Biak
Adi menyebut Indonesia memiliki keuntungan geografis yang sangat besar karena berada di garis khatulistiwa. Posisi ini dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Dalam pandangannya, Pulau Biak menjadi salah satu kandidat paling kuat untuk lokasi spaceport nasional.
Ia menjelaskan bahwa lokasi Biak dapat memberikan efisiensi signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia. Penghematan bahan bakar bisa mencapai 15 persen, sementara kapasitas muatan dapat meningkat hingga 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan itu disebut membuat Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi dalam rantai industri antariksa.
Selain itu, Adi menilai posisi Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah ekuator memberi peluang besar untuk menjadi tempat yang paling ideal bagi satelit geostasioner. Dengan keunggulan tersebut, Indonesia tidak semestinya hanya memikirkan pemakaian satelit. Negara ini, menurut dia, harus mulai menyiapkan fondasi untuk menjadi pusat peluncuran regional.
Ekosistem Antariksa Nasional
Adi menilai akses menuju luar angkasa tidak mungkin dibangun hanya oleh sektor swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra internasional. Kerja sama lintas sektor itu dinilai menjadi syarat utama agar spaceport dapat beroperasi secara berkelanjutan.
PSN juga disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan bersama BRIN dan sejumlah negara mitra. Rusia, India, dan Turki termasuk dalam jajaran mitra yang dikaitkan dengan penguatan kerja sama antariksa. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan membangun kapasitas nasional.
Ia menambahkan bahwa akses ke luar angkasa merupakan hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu disertai visi jangka panjang yang konsisten. Tanpa ekosistem yang kuat, Indonesia berisiko terus tertinggal dalam persaingan teknologi antariksa.
Kemandirian Teknologi Antariksa
Selain infrastruktur peluncuran, Adi menilai Indonesia juga harus membangun sovereign capability di sektor antariksa. Istilah itu merujuk pada kemampuan mandiri yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat. Menurut dia, kemandirian semacam ini menuntut kebijakan yang kuat dan dukungan politik yang stabil.
Pengembangan talenta muda juga menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, investasi pada infrastruktur tidak akan menghasilkan lompatan berarti. Karena itu, pendidikan dan riset antariksa perlu diarahkan lebih serius dalam kerangka industri nasional.
Adi menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada teknologi luar negeri jika ingin naik kelas. Negara ini harus membangun kapasitas dari hulu ke hilir agar mampu menjadi produsen, bukan hanya konsumen. Dengan demikian, sektor antariksa dapat menjadi penopang kedaulatan teknologi nasional.
Regulasi dan Visi Dua Ribu Empat Puluh Lima
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Arif menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk mendukung sektor ini. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Seluruh langkah itu, menurut Arif, merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Targetnya adalah menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi. Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah negara ini hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan ekonomi antariksa dunia.
