Pulau Biak dinilai sebagai lokasi strategis untuk membangun bandar antariksa Indonesia, seiring dorongan memperkuat kemandirian teknologi antariksa nasional. Gagasan ini mengemuka setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika pelaku industri menegaskan pentingnya akses mandiri ke luar angkasa.
Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, Indonesia masih dinilai terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan membangun ekosistem industri antariksa yang utuh, agar Indonesia tidak terus menjadi pengguna teknologi luar negeri.
Bandar Antariksa Biak
Adi menilai Indonesia harus segera beralih dari sekadar pengguna menjadi pemain dalam industri antariksa. Ia menegaskan satelit memiliki peran strategis sebagai penghubung digital yang menyatukan wilayah Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terpencil seperti Miangas dan Pulau Rote.
Menurut dia, akses mandiri ke luar angkasa menjadi kunci menuju kemandirian antariksa nasional. Karena itu, pembangunan bandar antariksa di Pulau Biak disebut sebagai langkah strategis yang tidak bisa ditunda lebih lama.
Adi menjelaskan posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberi keuntungan geografis yang besar. Lokasi ini dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner, yang banyak dibutuhkan dalam layanan komunikasi dan pengamatan bumi.
Ia menambahkan, Biak memiliki potensi efisiensi yang signifikan dibandingkan sejumlah lokasi peluncuran dunia. Menurut perhitungannya, lokasi tersebut dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral.
Kolaborasi Antariksa Nasional
Adi menegaskan akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun hanya oleh sektor swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, hingga mitra internasional agar proyek spaceport dapat berjalan berkelanjutan.
PSN juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan spaceport nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, seperti Rusia, India, dan Turki, disebut turut masuk dalam pembahasan kerja sama pengembangan fasilitas tersebut.
Ia menilai akses ke luar angkasa merupakan hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, keberadaan infrastruktur peluncuran perlu ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan nasional jangka panjang, bukan semata proyek teknologi.
Selain infrastruktur fisik, Indonesia juga memerlukan sovereign capability atau kemampuan mandiri yang berkelanjutan di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, serta pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Tantangan Industri Satelit
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Ia menilai minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh.
Padahal, kebutuhan domestik Indonesia terhadap layanan satelit sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi itu seharusnya menjadi peluang bagi tumbuhnya industri nasional yang mampu memproduksi dan mengembangkan teknologi satelit dari dalam negeri.
Arif menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Menurut dia, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Targetnya adalah menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
Menuju Ekonomi Antariksa
Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Lokasi itu dinilai paling strategis untuk mendorong peran Indonesia dalam rantai pasok industri antariksa di kawasan ekuator.
Arif menekankan bahwa pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah pembangunan sektor antariksa. Negara ini, kata dia, harus memilih apakah hanya menjadi peserta dalam ekonomi antariksa atau ikut mendefinisikannya.
Ia menilai momentum saat ini terbuka lebar karena kebutuhan konektivitas, observasi bumi, dan layanan berbasis satelit terus meningkat. Dengan ekosistem yang tepat, Indonesia dapat mengubah kebutuhan tersebut menjadi kekuatan industri yang bernilai strategis.
Karena itu, sinergi antara kebijakan, investasi, riset, dan dukungan industri dinilai menjadi faktor penentu. Jika seluruh elemen bergerak bersama, Indonesia berpeluang membangun kedaulatan antariksa yang lebih mandiri dan kompetitif.
