Indonesia didorong segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Pulau Biak disebut sebagai lokasi strategis karena berada di garis khatulistiwa dan dinilai unggul untuk peluncuran satelit. Dorongan itu disampaikan di tengah upaya memperkuat kemandirian antariksa dan ekosistem industri satelit nasional. Langkah tersebut dianggap penting untuk memperkuat konektivitas, kedaulatan teknologi, dan daya saing Indonesia di sektor antariksa.
Adi menegaskan Indonesia sudah lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, tetapi kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian dan sejumlah peluncuran satelit riset. Ia menilai Indonesia harus membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi. Menurutnya, satelit berperan sebagai benang digital yang menyatukan wilayah dari Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terluar. Karena itu, akses mandiri ke luar angkasa dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan lagi pilihan.
Bandar Antariksa Biak
Adi menyebut Pulau Biak memiliki keunggulan geografis yang sangat kuat untuk pengembangan bandar antariksa. Letaknya di garis khatulistiwa membuat wilayah itu ideal bagi peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Ia mengatakan posisi tersebut juga memberi keuntungan teknis dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia. Salah satu pembanding yang disebut adalah Cape Canaveral di Amerika Serikat.
Menurut Adi, lokasi Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen. Selain itu, kapasitas muatan satelit bisa meningkat sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan ini dinilai penting karena berdampak langsung pada efisiensi misi antariksa. Dengan demikian, Biak disebut sebagai kandidat kuat bagi infrastruktur peluncuran nasional.
Ia menambahkan, posisi geografis Indonesia menjadikan wilayah ekuator sebagai lahan yang sangat strategis untuk satelit geostasioner. Karena itu, pembangunan spaceport nasional di Biak dinilai sejalan dengan kebutuhan jangka panjang Indonesia. Pemerintah bersama pemangku kepentingan disebut perlu segera mematangkan perencanaan teknis dan operasional. Tanpa infrastruktur tersebut, kemandirian antariksa akan sulit dicapai secara utuh.
Kolaborasi Lintas Sektor
Adi menegaskan akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta. Menurutnya, proyek sebesar spaceport membutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional. Kerja sama tersebut juga diperlukan untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan secara berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun kapasitas peluncuran yang lebih mandiri.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan bersama BRIN. Sejumlah negara mitra juga masuk dalam pembahasan kerja sama, termasuk Rusia, India, dan Turki. Dukungan dari berbagai pihak dinilai penting untuk mempercepat kesiapan teknologi dan infrastruktur. Adi menilai akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama.
Selain infrastruktur, Indonesia juga perlu menyiapkan sovereign capability di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda. Menurut Adi, tanpa kemampuan mandiri yang berkelanjutan, Indonesia akan terus bergantung pada negara lain. Ia menilai pembangunan ekosistem harus berjalan dari hulu ke hilir agar hasilnya benar-benar berkelanjutan.
Ekosistem Satelit Nasional
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Ia menilai minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini menunjukkan ada ruang besar untuk pengembangan industri antariksa nasional.
Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk memperkuat sektor tersebut. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, dan KBLI 2025. Regulasi itu mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Langkah ini diharapkan membuka jalan bagi masuknya investasi dan pengembangan industri yang lebih terstruktur.
Arif menyampaikan pembangunan spaceport di Pulau Biak juga tengah dipersiapkan untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Ia menilai seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Tujuannya adalah membangun ekonomi antariksa nasional yang menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi dan memperkuat kedaulatan teknologi. Menurut dia, lima tahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan ekonomi antariksa.
Arti Strategis Indonesia
Pembangunan bandar antariksa dinilai tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal posisi strategis Indonesia di masa depan. Keberadaan spaceport dapat memperkuat peran Indonesia dalam rantai nilai industri antariksa regional. Dengan akses peluncuran yang lebih mandiri, biaya operasional dan ketergantungan luar negeri berpotensi menurun. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi pengembangan riset dan layanan berbasis satelit.
Di sisi lain, sektor antariksa berpotensi menciptakan efek ganda bagi ekonomi nasional. Industri ini dapat mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan tinggi. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri juga dapat terdorong untuk masuk ke rantai pasok teknologi antariksa. Dalam jangka panjang, Indonesia berpeluang membangun basis industri yang lebih kompetitif.
Dengan lokasi khatulistiwa, kebutuhan domestik yang besar, dan dukungan regulasi yang mulai terbentuk, Indonesia dinilai memiliki modal awal yang kuat. Tantangan utamanya kini ada pada konsistensi kebijakan, keberlanjutan investasi, dan keberanian membangun ekosistem yang utuh. Jika langkah-langkah tersebut berjalan, Biak dapat menjadi pintu penting menuju kemandirian antariksa nasional. Sebaliknya, tanpa eksekusi yang serius, peluang strategis itu bisa kembali tertunda.
