Bank Indonesia akan memperluas pilihan mata uang untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA. Kebijakan ini membuka ruang bagi eksportir untuk menggunakan yuan China, seiring meningkatnya transaksi perdagangan Indonesia dengan China, dan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini penempatan DHE SDA didominasi dolar Amerika Serikat. Ke depan, bank sentral memperluas penggunaan mata uang non-USD, memperpanjang tenor instrumen hingga 12 bulan, dan memperkuat kerja sama transaksi valas di dalam negeri.
DHE SDA dan yuan
Perry Warjiyo mengatakan perluasan mata uang untuk penempatan DHE SDA dilakukan agar eksportir memiliki pilihan yang lebih fleksibel. Selama ini, instrumen tersebut mayoritas menggunakan dolar AS sebagai acuan utama.
Menurut Perry, Bank Indonesia kini memperluas penggunaan mata uang non-USD, termasuk yuan China. Langkah ini sejalan dengan pendalaman pasar valuta asing domestik yang terus berkembang.
Perry menyampaikan hal itu dalam rapat bersama sejumlah asosiasi pengusaha di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa yuan sudah dapat ditransaksikan di dalam negeri melalui skema Local Currency Transaction atau LCT.
Ia menambahkan, transaksi yuan di Indonesia kini bisa dilakukan dalam bentuk spot, swap, maupun forward. Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi bergantung penuh pada transaksi berbasis dolar AS.
LCT dorong transaksi
Bank Indonesia melihat skema LCT Indonesia-China sebagai salah satu pendorong utama perluasan penggunaan yuan. Transaksi perdagangan bilateral yang makin besar membuat kebutuhan penyelesaian dalam mata uang lokal semakin relevan.
Perry menyebut nilai transaksi LCT Indonesia-China pada tahun lalu mencapai lebih dari 25 miliar dolar AS per tahun. Pada tahun ini, nilai transaksi bulanan bahkan telah berada di kisaran 3,7 miliar dolar AS.
Menurut dia, tren tersebut menunjukkan bahwa penggunaan yuan di pasar domestik semakin diterima. Kondisi itu juga mendukung upaya pemerintah dalam memperdalam ekosistem transaksi valas nasional.
Bank Indonesia bersama bank sentral China dan sejumlah bank telah menyiapkan infrastruktur agar transaksi yuan bisa berlangsung langsung di Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan dan investasi bilateral.
Tenor lebih fleksibel
Selain memperluas mata uang, Bank Indonesia juga memperpanjang tenor instrumen penempatan DHE SDA hingga 12 bulan. Kebijakan ini dirancang untuk memberi ruang pengelolaan dana yang lebih longgar bagi eksportir.
Perry menjelaskan, tenor yang lebih panjang membuat eksportir memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memanfaatkan devisa hasil ekspor. Dengan begitu, dana yang ditempatkan di perbankan domestik dapat dikelola secara lebih optimal.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tetap diarahkan untuk mendukung kebutuhan ekonomi nasional. Di saat yang sama, dunia usaha juga diharapkan tetap mendapatkan manfaat yang memadai dari penempatan DHE SDA.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kewajiban penempatan DHE SDA di bank-bank BUMN maupun swasta dalam negeri. Aturan itu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Bank swasta terpilih
Terkait penempatan DHE SDA di bank swasta, Perry menyebut tidak semua bank dapat dipilih secara otomatis. Bank yang ditunjuk harus memiliki kerja sama internasional dan memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia.
Kriteria itu mencakup ukuran bank yang besar, keterkaitan dan kompleksitas transaksi yang kuat, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, bank juga harus memiliki infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan eksportir.
Perry menilai bank-bank Himbara dan bank non-Himbara yang memiliki kerja sama internasional dapat menjadi pilihan. Namun, kualitas layanan dan kemampuan memfasilitasi kebutuhan negara, perekonomian, dan pengusaha tetap menjadi syarat utama.
Bank Indonesia menegaskan dukungannya terhadap implementasi kebijakan DHE SDA secara penuh. Tujuannya adalah memastikan devisa hasil ekspor benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian nasional tanpa mengganggu aktivitas usaha.
