Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. BGN menegaskan angka Rp 268 triliun adalah anggaran resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Klarifikasi itu disampaikan melalui akun Instagram resmi @badangizinasional.ri pada Senin, 25 Mei 2026. Penegasan ini muncul untuk memastikan publik tidak keliru memahami struktur anggaran program prioritas pemerintah tersebut.
Menurut BGN, dana Rp 67 triliun yang sempat disebut dalam pemberitaan bukan bagian dari pagu utama MBG. Angka tersebut merupakan dana cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Karena itu, fokus BGN saat ini diarahkan pada optimalisasi anggaran utama yang telah ditetapkan. Penjelasan ini juga menegaskan bahwa tata kelola program tetap berjalan sesuai ketentuan fiskal yang berlaku.
Anggaran MBG 2026 Ditegaskan
BGN menegaskan bahwa anggaran resmi MBG pada 2026 adalah Rp 268 triliun. Angka tersebut tidak berasal dari hasil pemangkasan anggaran tahun berjalan, melainkan sejak awal sudah masuk dalam APBN 2026. Klarifikasi ini penting karena muncul persepsi bahwa program mengalami pengurangan besar. BGN menyebut informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Dalam penjelasannya, BGN juga menyoroti perbedaan antara pagu utama dan dana cadangan. Pagu utama menjadi sumber pembiayaan operasional program, sedangkan dana cadangan berada di bawah BA BUN. Dengan pemisahan itu, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjaga keberlanjutan layanan. Skema ini dimaksudkan agar program tetap stabil tanpa mengganggu prioritas belanja negara lainnya.
BGN menyampaikan bahwa alokasi anggaran utama digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sebagian besar dana diarahkan untuk memastikan layanan makanan bergizi berjalan secara merata. Pemerintah menilai distribusi anggaran harus sejalan dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, kualitas layanan bagi penerima manfaat dapat tetap terjaga.
Rincian Pemanfaatan Dana
BGN menjelaskan bahwa dana program dikelola secara ketat dengan proporsi yang telah ditetapkan. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pemenuhan bahan baku makanan. Lalu, 20 persen digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk distribusi kendaraan dan insentif relawan. Adapun 10 persen sisanya dipakai untuk kebutuhan intensif lainnya.
Skema tersebut disusun untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dan terukur. Pemerintah menargetkan tata kelola program berjalan lebih transparan dan berkelanjutan. Optimalisasi anggaran juga diharapkan mencegah kebocoran dalam pelaksanaan program. BGN menilai pengawasan yang ketat menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 75 triliun. Capaian itu menunjukkan program berjalan dengan penyerapan dana yang cukup besar dalam beberapa bulan awal. Pemerintah menilai serapan tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan operasional di lapangan. Meski begitu, akuntabilitas tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan.
Capaian Penerima Manfaat MBG
Berdasarkan data per 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat. Layanan itu disalurkan melalui 29.225 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Cakupan yang luas menunjukkan program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan gizi nasional. Pemerintah menilai perlu ada pengawasan yang konsisten agar jangkauan tersebut diikuti kualitas layanan yang memadai.
BGN menegaskan bahwa optimalisasi anggaran tidak akan mengurangi efektivitas layanan kepada siswa sekolah. Pemerintah tetap berupaya menjaga kontinuitas distribusi makanan bergizi di berbagai daerah. Langkah efisiensi dilakukan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan, bukan mengurangi manfaat program. Karena itu, fokus utama tetap pada pemerataan akses dan ketepatan sasaran penerima.
BGN menyatakan akan terus mengawal akuntabilitas program demi mewujudkan generasi yang sehat dan bergizi seimbang. Pengawasan tersebut dilakukan agar dana publik digunakan sesuai tujuan dan aturan. Pemerintah juga ingin memastikan program ini memberi dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks itu, MBG diposisikan sebagai investasi sosial yang penting bagi masa depan bangsa.
Purbaya Soroti Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali menghemat anggaran MBG. Ia menyebut efisiensi dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, angka sementara yang digunakan adalah Rp 268 triliun. Purbaya menegaskan bahwa masih ada potensi penyesuaian lebih lanjut yang sedang dihitung pemerintah.
Purbaya juga menjelaskan bahwa angka Rp 335 triliun yang sempat disebut merupakan alokasi awal sebelum proses efisiensi. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Mei 2026. Pemerintah, menurut dia, masih mengkaji kemungkinan perbaikan anggaran agar lebih tepat sasaran. Namun, penyesuaian tersebut belum bersifat final karena masih dalam tahap perhitungan.
Dengan klarifikasi dari BGN dan Kementerian Keuangan, pemerintah ingin menjaga kejelasan informasi publik mengenai MBG. Penegasan itu diharapkan menghentikan spekulasi soal pemangkasan anggaran yang tidak sesuai fakta. Di saat yang sama, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program gizi nasional sepanjang 2026.
