Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mendorong masuknya investasi dari China untuk mempercepat pengembangan ekosistem data center nasional. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjawab lonjakan kebutuhan cloud, penyimpanan data, dan infrastruktur kecerdasan buatan di Indonesia.
Di saat yang sama, Bamsoet menegaskan penguatan sektor digital harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola perdagangan dan logistik nasional. Menurutnya, sektor shipping line yang masih dikuasai pihak asing telah lama menjadi sumber kebocoran devisa dan tingginya biaya ekonomi nasional.
Investasi China dan data center
Bamsoet menilai momentum pengembangan data center di Indonesia sedang sangat tepat. Pasar digital nasional tumbuh cepat, sementara kebutuhan infrastruktur untuk layanan berbasis AI terus meningkat. Kondisi itu membuka peluang besar bagi investor yang memiliki kemampuan teknologi dan pembiayaan kuat. China, menurut dia, menjadi salah satu mitra yang paling relevan untuk masuk ke sektor ini.
Ia menyebut proyeksi pasar data center Indonesia dapat mencapai USD 9,43 miliar pada 2030. Proyeksi itu didorong oleh kebutuhan cloud, AI, dan transformasi digital lintas sektor. Dengan basis pengguna internet yang sangat besar, Indonesia memiliki pasar yang menjanjikan. Karena itu, investasi di sektor ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang luas.
Bamsoet menegaskan Indonesia harus menawarkan kepastian regulasi kepada investor. Selain itu, ketersediaan energi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan perlu diperkuat. Tanpa dukungan itu, potensi besar pasar digital dapat sulit dikonversi menjadi investasi nyata. Ia menilai daya saing kebijakan akan menjadi faktor penentu.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China Zhao Chenxin bersama sejumlah pengusaha China bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5/26). Pertemuan itu menjadi ruang untuk memperlihatkan daya tarik Indonesia di mata investor internasional. Dalam forum tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan. Menurutnya, investasi harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas nasional.
Potensi wilayah penopang
Indonesia dinilai memiliki sejumlah wilayah yang berpeluang menjadi pusat data center berskala internasional. Batam disebut strategis karena dekat dengan Singapura dan memiliki konektivitas yang kuat. Sementara itu, koridor industri di Jawa seperti Cikarang memiliki keunggulan pasokan energi dan jaringan. Kedua kawasan tersebut dianggap mampu mendukung kebutuhan operasional pusat data.
Di kawasan timur Indonesia, Manado juga mulai diperhitungkan. Wilayah ini terkoneksi dengan jaringan kabel bawah laut internasional yang membuka akses lebih luas ke pasar global. Konektivitas tersebut dinilai penting untuk mendukung layanan data berlatensi rendah. Dengan dukungan infrastruktur yang tepat, wilayah timur dapat ikut masuk dalam peta industri digital nasional.
Bamsoet menyebut Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri data center di Asia. Pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis strategis, dan kebutuhan komputasi yang terus melonjak menjadi modal utama. Dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kompetitif juga memperkuat prospek tersebut. Menurutnya, peluang itu tidak boleh dilewatkan.
Ia juga menyoroti keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing di sektor infrastruktur digital. Pemerintah telah menawarkan insentif fiskal, kawasan ekonomi khusus, dan fleksibilitas kepemilikan modal asing. Kebijakan tersebut dinilai membuat Indonesia lebih kompetitif dibanding banyak negara lain di kawasan. Karena itu, investor internasional dipandang memiliki alasan kuat untuk masuk lebih awal.
Biaya logistik masih tinggi
Di luar sektor digital, Bamsoet menilai persoalan shipping line masih menjadi titik lemah ekonomi nasional. Ketergantungan pada kapal asing untuk angkutan ekspor-impor membuat biaya logistik tetap tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi itu juga mendorong devisa keluar dari dalam negeri. Ia menilai masalah tersebut harus dibenahi secara serius.
Menurutnya, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB. Angka itu menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional. Situasi tersebut diperparah oleh lamanya waktu tunggu di pelabuhan. Selain itu, integrasi rantai pasok yang belum optimal turut menambah beban biaya.
Ia juga menilai minimnya utilisasi galangan kapal domestik membuat ketergantungan terhadap pihak asing sulit dikurangi. Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi asing, keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor. Karena itu, pembenahan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Langkah itu mencakup pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga armada nasional.
Bamsoet menegaskan tata kelola perdagangan yang tidak transparan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut sektor maritim tidak bisa dibiarkan berjalan dengan pola lama. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan modernisasi logistik perlu dijalankan serentak. Dengan begitu, efisiensi perdagangan nasional dapat meningkat.
Agenda pembenahan ekonomi
Bamsoet menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola perdagangan. Ia juga mendukung pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan untuk menutup ruang kebocoran ekonomi yang selama ini terjadi. Negara harus memastikan setiap transaksi memberi manfaat bagi pembangunan nasional.
Ia menyinggung praktik manipulasi dokumen ekspor, under-invoicing, transfer pricing, dan penempatan keuntungan di luar negeri. Selama praktik tersebut masih berlangsung, manfaat perdagangan belum sepenuhnya kembali ke perekonomian nasional. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat dengan sistem yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut akan membantu menciptakan transparansi yang lebih baik.
Bamsoet juga menilai kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri merupakan kebijakan penting. Aturan itu dapat menjaga perputaran dana agar tetap mendukung ekonomi nasional. Ia menekankan setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam harus memberi dampak langsung bagi pembangunan. Dengan cara itu, ruang fiskal negara dapat diperkuat.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa penguatan shipping line dan pembangunan data center harus dipandang sebagai satu paket transformasi ekonomi. Menurutnya, Indonesia membutuhkan langkah besar untuk menjadi negara industri dan ekonomi digital yang berdaulat. Kombinasi investasi, reformasi logistik, dan tata kelola perdagangan yang tegas akan menentukan arah pertumbuhan ke depan. Bamsoet menilai inilah saat yang tepat untuk bergerak lebih cepat.
