Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena dinilai mampu menghubungkan ponsel dan sensor langsung ke satelit tanpa infrastruktur tambahan. Di Indonesia, Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) melihat tren ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski masih menyisakan tantangan regulasi, spektrum frekuensi, dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menjelaskan, D2D terbagi dalam dua model utama, yakni direct-to-cell dan direct IoT. Ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026, seraya menegaskan bahwa teknologi tersebut berpotensi mengubah cara layanan komunikasi dan pengiriman data bekerja.
Direct-to-device dan peluang satelit
Teknologi direct-to-device memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu menunggu dukungan BTS di lokasi tertentu. Menurut ASSI, kemampuan ini dapat memperluas jangkauan layanan komunikasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.
Di sisi lain, direct IoT juga membuka peluang besar bagi perangkat sensor di sektor maritim, industri, dan logistik. Data dari sensor dapat dikirim langsung ke satelit secara real-time, sehingga proses pemantauan menjadi lebih cepat dan efisien.
Rusdianto menilai, kebutuhan terhadap konektivitas satelit akan terus meningkat seiring perubahan kebutuhan industri dan masyarakat. Ia menekankan bahwa inovasi ini dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memperkuat ekosistem satelit nasional.
Kebutuhan PNT ikut meningkat
Selain D2D, kebutuhan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT juga disebut terus meningkat di tengah tensi geopolitik global. Sejumlah negara kini berupaya memiliki sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS.
ASSI melihat tren tersebut sebagai bagian dari kompetisi teknologi satelit yang semakin strategis. Rusdianto bahkan menyebut persaingan itu sebagai bentuk perang satelit, karena banyak negara ingin memiliki sistem navigasi independen.
Dalam konteks tersebut, PNT menjadi elemen penting bagi ketahanan digital dan keamanan nasional. Karena itu, pengembangan teknologi satelit tidak lagi hanya soal konektivitas, tetapi juga soal kemandirian infrastruktur strategis.
Regulasi masih menjadi kunci
Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital masih mengkaji model operasional, penggunaan spektrum frekuensi, dan skema bisnis yang paling tepat.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk menopang kebutuhan layanan dalam skala besar.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga masih membahas penambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini. Proses tersebut diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
Kedaulatan data tetap prioritas
ASSI menegaskan bahwa perkembangan D2D harus tetap memperhatikan kedaulatan data Indonesia. Menurut Rusdianto, idealnya seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar kepentingan nasional tetap terjaga.
Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut membutuhkan waktu panjang dan investasi besar. Karena itu, ASSI mendorong agar tahap awal implementasi tetap memastikan data layanan D2D landing di Indonesia.
Minimal datanya harus tetap berada di Indonesia karena menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital. Dengan prinsip itu, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi baru tanpa kehilangan kendali atas data strategis.
Persaingan global juga memperlihatkan bahwa sektor satelit akan semakin dinamis dalam beberapa tahun ke depan. Selain Starlink, Amazon dan sejumlah perusahaan asal China turut mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam adopsi teknologi baru. Pemerintah didorong untuk sigap membaca arah perkembangan satelit, termasuk direct-to-device, agar industri nasional tetap relevan.
Bagi ASSI, kecepatan adaptasi akan menentukan posisi Indonesia dalam peta persaingan satelit global. Jika regulasi, spektrum, dan kedaulatan data dapat disiapkan sejak awal, teknologi ini berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan industri dalam negeri.
