Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan, sementara pelaku industri juga menghadapi tekanan ekonomi global yang menekan biaya operasional dan modal.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Asosiasi meminta pemerintah dan operator menjaga keseimbangan agar internet tetap menjadi layanan vital, namun keberlangsungan bisnis tetap terjaga.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan secara terukur, cepat, dan tetap memperhatikan kondisi lapangan. Jerry Mangasas Swandy menyebut infrastruktur yang tidak tertata dapat membahayakan pengguna jalan dan menimbulkan korban luka maupun jiwa.
Menurut Apjatel, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, proses penataan tidak boleh memutus layanan secara sembarangan atau menimbulkan gangguan berkepanjangan.
Asosiasi menegaskan bahwa tujuan utama penataan adalah menciptakan infrastruktur yang aman, rapi, dan mendukung pertumbuhan layanan digital. Namun, proses tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan operator dalam menjaga operasional harian.
Apjatel juga menilai bahwa kebijakan penataan yang terlalu agresif tanpa ruang penyesuaian dapat berdampak pada kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh sebab itu, pendekatan yang seimbang disebut menjadi pilihan paling realistis bagi seluruh pihak.
Relokasi Dan Keselamatan Publik
Dalam pernyataannya, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Fokus utama permintaan itu adalah pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya.
Asosiasi menilai percepatan penyelesaian pekerjaan penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas di area padat aktivitas. Langkah itu juga dinilai dapat mengurangi potensi gangguan bagi warga dan pengguna jalan.
Apjatel menyoroti bahwa infrastruktur yang dibiarkan terbuka terlalu lama dapat memunculkan bahaya tambahan bagi masyarakat. Kondisi tersebut, menurut asosiasi, harus menjadi perhatian bersama antara operator, kontraktor, dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, penyelesaian relokasi yang tertib juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi. Penataan yang aman dan rapi akan memberi manfaat jangka panjang bagi kota maupun pelaku usaha.
Tekanan Biaya Industri
Apjatel menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global telah berdampak pada kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat.
Menurut asosiasi, beban biaya yang meningkat membuat operator harus lebih cermat dalam mengatur prioritas proyek. Tanpa penyesuaian kebijakan, penataan jaringan dikhawatirkan bisa menambah tekanan pada arus kas perusahaan.
Apjatel menilai keberlangsungan bisnis operator perlu dijaga agar layanan internet tetap tersedia secara luas dan stabil. Jika perusahaan tidak memiliki ruang finansial yang cukup, kualitas layanan kepada masyarakat dapat ikut terdampak.
Karena itu, asosiasi meminta adanya kebijakan yang memberi ruang bagi operator untuk bernapas di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kesehatan industri disebut menjadi kebutuhan mendesak.
Kolaborasi Dan Harmonisasi Regulasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa koordinasi yang kuat.
Zulfi juga menyoroti harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah sebagai kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan penguatan tata kelola.
Apjatel menilai regulasi yang selaras akan memudahkan pelaksanaan relokasi jaringan di berbagai daerah. Dengan aturan yang jelas, operator dapat menjalankan kewajiban penataan tanpa mengganggu operasional harian secara berlebihan.
Asosiasi menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Menurut Apjatel, ketiganya tidak boleh ditempatkan sebagai kepentingan yang saling bertentangan.
Langkah Selanjutnya Industri
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang memberi dampak luas bagi kepentingan nasional.
Adapun untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan untuk menghentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze itu dimaksudkan untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Apjatel juga tengah membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang dianggap ideal dan tidak mengganggu operasional harian. Pembahasan internal tersebut diharapkan menghasilkan model kerja yang lebih efektif bagi industri.
Dengan langkah tersebut, Apjatel berharap penataan jaringan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan publik maupun keberlanjutan usaha. Asosiasi menilai penyelarasan kebijakan menjadi fondasi penting bagi masa depan infrastruktur digital nasional.
