Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, pada Selasa (12/5/2026), bersamaan dengan seruan agar proses penataan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis operator. Menurut Apjatel, jaringan yang tidak tertata tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut membuat penataan infrastruktur telekomunikasi dinilai mendesak, namun tetap harus dijalankan dengan perhitungan yang matang.
Asosiasi menilai internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, percepatan penataan jaringan perlu dibarengi kebijakan yang menjaga operasional operator di tengah tekanan ekonomi global. Jerry menyebut lonjakan biaya operasional dan belanja modal menjadi tantangan besar bagi industri telekomunikasi saat ini. Apjatel pun meminta keseimbangan antara keselamatan publik, layanan digital, dan keberlanjutan usaha.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Permintaan itu terutama menyasar pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Menurut asosiasi, penyelesaian cepat dibutuhkan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Langkah tersebut juga dianggap penting agar masyarakat tetap aman saat aktivitas penataan berlangsung.
Jerry menegaskan bahwa kondisi jaringan yang semrawut telah menimbulkan dampak nyata di lapangan. Selain mengganggu tata kota, infrastruktur yang tidak tertata dapat membahayakan pengguna jalan. Apjatel menilai risiko korban luka hingga korban jiwa tidak boleh diabaikan. Karena itu, percepatan penataan harus menjadi prioritas bersama antara operator dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, asosiasi juga mengingatkan bahwa penataan jaringan tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas industri. Tekanan ekonomi global disebut telah memengaruhi kemampuan finansial para operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya Opex dan Capex membuat pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menjalankan proyek. Apjatel menilai kebijakan penataan harus memberi ruang bagi operator untuk tetap bertahan dan melayani masyarakat.
Proyek Strategis Nasional
Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa. Jerry mengatakan komitmen tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital nasional. Dalam pandangan Apjatel, proyek strategis tetap harus dijaga keberlanjutannya agar manfaatnya segera dirasakan publik.
Meski demikian, perlakuan berbeda diberikan pada proyek relokasi non-PSN yang merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah. Apjatel memutuskan untuk menghentikan sementara atau freeze proyek tersebut selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan industri yang sedang tertekan. Asosiasi menilai langkah sementara diperlukan agar operator memiliki ruang mengelola sumber daya secara lebih efektif.
Moratorium sementara tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah beban tambahan pada operator. Di tengah kenaikan biaya industri, keberlanjutan layanan dinilai harus tetap dijaga tanpa mengorbankan stabilitas usaha. Apjatel berharap pemerintah daerah memahami kebijakan ini sebagai langkah menjaga keberlangsungan ekosistem telekomunikasi. Dengan begitu, penataan jaringan tetap berjalan tanpa memicu gangguan yang lebih besar pada sektor layanan digital.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berjalan efektif tanpa koordinasi yang baik. Setiap pihak dinilai memiliki peran dalam memastikan proses relokasi berlangsung aman dan efisien. Karena itu, komunikasi antarlembaga harus terus diperkuat.
Zulfi menambahkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai payung yang perlu dijalankan secara selaras. Sinkronisasi aturan pusat dan daerah disebut akan mengurangi tumpang tindih kebijakan di lapangan. Dengan regulasi yang konsisten, pelaku industri dapat menyusun rencana kerja dengan lebih pasti.
Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Tiga kepentingan itu, menurut asosiasi, tidak seharusnya dipertentangkan dalam kebijakan penataan jaringan. Jerry dan Zulfi sama-sama menilai pendekatan kolaboratif menjadi jalan tengah yang paling realistis. Apjatel pun berharap penataan jaringan telekomunikasi nasional dapat menghasilkan manfaat publik tanpa menekan industri secara berlebihan.
Keberlanjutan Bisnis Operator
Tekanan ekonomi global membuat operator telekomunikasi menghadapi beban biaya yang semakin tinggi. Selain Opex, belanja modal untuk pengembangan infrastruktur juga terus meningkat. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan operator menjaga ritme ekspansi dan pemeliharaan jaringan. Apjatel menilai pemerintah perlu memahami tantangan tersebut saat menetapkan kebijakan penataan.
Dalam praktiknya, relokasi jaringan memerlukan biaya, waktu, dan koordinasi lintas pihak yang tidak sedikit. Bila kebijakan dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi industri, operator berisiko menghadapi tekanan tambahan. Apjatel mengingatkan bahwa layanan internet merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern. Karena itu, keberlanjutan bisnis operator harus dijaga agar kualitas layanan tetap stabil.
Asosiasi berharap kebijakan relokasi ke depan lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Penataan yang tertib, aman, dan terukur dinilai dapat menciptakan kota yang lebih baik sekaligus melindungi pengguna jalan. Di saat yang sama, industri juga membutuhkan ruang untuk menjaga kesehatan keuangan dan keberlanjutan investasi. Apjatel menilai keseimbangan itu menjadi kunci agar pembangunan digital nasional tetap berjalan kuat.
