Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, pada Selasa (12/5/2026), di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang memengaruhi industri. Apjatel menilai penataan perlu dipercepat, tetapi tetap harus menjaga kelangsungan usaha operator. Organisasi ini juga menyoroti bahwa jaringan yang tidak tertata telah memicu gangguan lalu lintas hingga kecelakaan.
Menurut Apjatel, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan telekomunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan operasional operator agar layanan tetap berjalan. Jerry menegaskan bahwa kepentingan publik dan keberlangsungan bisnis tidak boleh dipertentangkan. Pernyataan itu menjadi dasar dorongan Apjatel agar pemerintah dan pelaku industri mencari solusi yang lebih seimbang.
Penataan jaringan telekomunikasi
Apjatel menilai kondisi infrastruktur yang tidak rapi bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga membahayakan masyarakat. Sejumlah pekerjaan terbuka, seperti galian, manhole, dan handhole, disebut perlu segera diselesaikan agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Asosiasi menekankan bahwa percepatan penataan harus menjadi prioritas bersama. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah korban luka maupun korban jiwa.
Dalam keterangan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global berdampak langsung pada kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar bagi industri. Kondisi tersebut membuat operator perlu ruang untuk menjaga arus kas dan kualitas layanan. Apjatel menilai kebijakan penataan harus mempertimbangkan beban tersebut agar tidak menekan sektor lebih jauh.
Jerry menegaskan bahwa percepatan penataan jaringan tetap dibutuhkan, namun tidak boleh mengorbankan keberlangsungan operasional harian. Menurut dia, internet sudah menjadi kebutuhan penting yang harus tersedia secara andal bagi masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan perlu memberi kepastian bagi operator dan pemerintah daerah. Apjatel berharap solusi yang diambil dapat melindungi keselamatan publik sekaligus menjaga layanan tetap stabil.
Relokasi jaringan dan PSN
Dalam pernyataannya, Apjatel membagi sikap terhadap relokasi jaringan ke dalam beberapa ketentuan penting. Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berjalan, terutama yang melibatkan area terbuka, diminta segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Tujuannya adalah meminimalkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Asosiasi menilai penundaan justru dapat memperbesar risiko di lapangan.
Untuk proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN, Apjatel memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Jerry menyebut proyek strategis pemerintah memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa sehingga perlu didukung penuh. Meski demikian, dukungan tersebut tetap harus diikuti koordinasi yang rapi di lapangan. Dengan begitu, pelaksanaan proyek tidak mengganggu layanan telekomunikasi yang sudah berjalan.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze ini diambil untuk memberi ruang bagi operator mengatur kondisi keuangan dan sumber daya. Apjatel menilai moratorium sementara diperlukan di tengah meningkatnya tekanan biaya industri. Langkah tersebut juga menjadi kesempatan untuk menata ulang prioritas kerja relokasi.
Kolaborasi dan regulasi daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain dinilai harus bergerak dengan arah yang sama. Tanpa koordinasi yang kuat, penataan berisiko menimbulkan hambatan baru di lapangan. Karena itu, komunikasi antarlembaga disebut menjadi faktor penting dalam penyelesaian masalah.
Zulfi juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kepastian aturan menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Apjatel menilai aturan yang selaras akan memudahkan implementasi kebijakan penataan jaringan.
Di akhir pernyataannya, Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Organisasi itu berharap penataan jaringan telekomunikasi tidak menjadi beban tambahan bagi industri. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang lebih tertib dan aman. Dengan pendekatan tersebut, manfaat layanan digital dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
