Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat penertiban infrastruktur jaringan di berbagai daerah.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Ia menegaskan bahwa penataan perlu dilakukan tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis operator yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Jerry menilai internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan telekomunikasi harus ditempatkan sebagai agenda penting yang menyangkut layanan publik.
Menurut dia, kondisi kabel dan infrastruktur yang tidak tertib dapat menimbulkan risiko nyata di lapangan. Sejumlah insiden kecelakaan disebut menjadi bukti bahwa penataan tidak bisa ditunda terlalu lama.
Apjatel menegaskan bahwa tujuan penataan bukan sekadar memperindah kota, melainkan juga menjaga keselamatan warga. Dalam pandangan asosiasi, kebijakan yang baik harus mampu menyeimbangkan aspek keamanan dan kelangsungan layanan.
Tekanan Ekonomi Industri
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau opex dan biaya modal atau capex menjadi tantangan utama bagi industri.
Kondisi tersebut membuat pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas belanja jaringan. Di saat yang sama, mereka tetap dituntut memenuhi kebutuhan layanan internet yang terus meningkat.
Asosiasi menilai kebijakan penataan yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi usaha dapat menambah beban operator. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif agar investasi jaringan tetap berjalan sehat.
Relokasi Non-PSN Ditunda
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan harus segera diselesaikan. Fokus utama diberikan pada pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya.
Percepatan penyelesaian dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan masyarakat. Apjatel juga memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Namun untuk relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan. Kebijakan ini disebut perlu untuk memberi ruang pengelolaan keuangan dan sumber daya operator.
Kolaborasi Atur Infrastruktur
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi yang kuat.
Zulfi menambahkan bahwa harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Ia menekankan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Apjatel berharap kebijakan penataan jaringan dapat menghadirkan manfaat nyata tanpa menimbulkan gangguan bagi operasional harian industri.
