Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai selama ini semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah permintaan agar pemerintah juga menjaga keberlangsungan bisnis operator yang tengah tertekan oleh kondisi ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Ia menyebut internet kini menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan harus dilakukan tanpa mengganggu operasional industri secara berlebihan.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan secara terukur dan berkesinambungan. Menurut asosiasi, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan di lapangan.
Jerry mengatakan kondisi jaringan yang semrawut dapat menimbulkan risiko langsung bagi masyarakat. Ia mencontohkan adanya kecelakaan lalu lintas yang berujung pada korban luka hingga korban jiwa.
Di sisi lain, Apjatel mengingatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan dasar yang setara dengan listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan tidak boleh menghentikan layanan yang dibutuhkan masyarakat luas.
Asosiasi menilai keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlangsungan bisnis operator harus dijaga. Tanpa keseimbangan itu, penataan yang dilakukan justru berpotensi menekan industri telekomunikasi secara berlebihan.
Relokasi Jaringan dan PSN
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta pekerjaan relokasi jaringan yang masih berjalan segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Permintaan itu terutama berlaku untuk pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya.
Menurut Apjatel, percepatan penyelesaian pekerjaan penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas. Keterlambatan di lapangan dinilai dapat membahayakan masyarakat dan mengganggu aktivitas harian.
Apjatel juga memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Jerry menegaskan komitmen Apjatel untuk mendukung program strategis pemerintah. Ia mengatakan proyek yang bersifat nasional tetap harus dijalankan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Freeze Proyek Non PSN
Berbeda dengan proyek strategis nasional, Apjatel memutuskan menghentikan sementara proyek relokasi non-PSN selama satu bulan. Kebijakan ini berlaku untuk program kolaborasi dengan pemerintah daerah sejak siaran pers diterbitkan.
Langkah freeze tersebut diambil untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Apjatel menilai tekanan biaya industri yang meningkat membuat operator perlu menata ulang prioritas operasional.
Asosiasi menyebut lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex menjadi tantangan besar. Tekanan ekonomi global disebut semakin mempersempit ruang gerak pelaku industri telekomunikasi.
Meski begitu, Apjatel menegaskan kebijakan sementara itu tidak dimaksudkan untuk menghentikan penataan secara permanen. Tujuannya adalah memastikan proses relokasi tetap berjalan tanpa mengganggu kelangsungan usaha operator.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional hanya bisa berjalan efektif jika semua pihak memiliki arah yang sama.
Zulfi menilai harmonisasi regulasi pusat dan daerah menjadi kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan penguatan tata kelola.
Apjatel menyatakan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Tiga kepentingan itu, menurut asosiasi, tidak seharusnya diposisikan saling bertentangan.
Dengan penataan yang terukur, Apjatel berharap infrastruktur telekomunikasi nasional menjadi lebih aman dan tertib. Pada saat yang sama, operator diharapkan tetap mampu menjaga layanan bagi masyarakat di tengah tekanan industri yang masih berat.
