Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, pada Selasa, 12 Mei 2026, di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan di berbagai daerah. Di saat yang sama, asosiasi meminta pemerintah memberi ruang bagi keberlangsungan bisnis operator di tengah tekanan ekonomi global.
Jerry menegaskan, jaringan telekomunikasi yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam sejumlah kasus, kondisi itu disebut menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Karena itu, penataan jaringan dipandang perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek operasional industri.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi harus tetap mengutamakan keselamatan publik. Infrastruktur yang terbuka, seperti galian dan manhole, dinilai perlu ditangani cepat agar tidak membahayakan pengguna jalan. Asosiasi juga menegaskan bahwa internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air.
Di sisi lain, percepatan penataan tidak boleh mengganggu keberlangsungan layanan operator. Jerry menyebut, operator tetap harus mampu menjalankan operasional harian secara normal. Menurut dia, keseimbangan kebijakan menjadi kunci agar kepentingan publik dan industri berjalan searah.
Apjatel menilai pengelolaan jaringan yang tertib akan memberi manfaat jangka panjang bagi kota dan masyarakat. Penataan yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan sekaligus memperbaiki kualitas layanan. Dengan demikian, kebijakan relokasi jaringan tidak semata soal estetika, tetapi juga soal keselamatan dan efisiensi.
Asosiasi juga mengingatkan bahwa penataan jaringan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan di masing-masing daerah. Setiap wilayah memiliki tantangan teknis dan administratif yang berbeda. Karena itu, proses relokasi dinilai tidak bisa diseragamkan tanpa mempertimbangkan kesiapan operator.
Biaya Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global turut memengaruhi kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex menjadi tantangan yang semakin berat. Kondisi tersebut membuat operator perlu prioritas yang jelas dalam menjalankan proyek relokasi.
Menurut Jerry, beban biaya yang meningkat dapat mengganggu ritme investasi industri. Di tengah kebutuhan jaringan yang terus tumbuh, operator tetap harus menjaga arus kas agar layanan tidak terganggu. Situasi ini mendorong perlunya kebijakan penataan yang lebih adaptif.
Asosiasi menilai kebijakan yang terlalu agresif berpotensi menekan pelaku usaha secara berlebihan. Jika tidak dikelola hati-hati, relokasi jaringan bisa menambah beban biaya tanpa memberi ruang pemulihan. Karena itu, Apjatel meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi industri saat mengambil langkah teknis.
Apjatel juga tengah membahas skema penataan jaringan yang dianggap ideal untuk operasional operator. Skema tersebut diharapkan tidak menghambat layanan harian dan tidak memicu biaya yang tidak perlu. Pembahasan internal ini menjadi bagian dari upaya mencari jalan tengah antara keselamatan dan keberlanjutan bisnis.
Relokasi Jaringan Telekomunikasi
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan. Proyek yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya diminta dipercepat secara tepat. Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.
Asosiasi menilai keterlambatan pekerjaan di lapangan dapat membahayakan masyarakat. Infrastruktur yang belum tertutup dengan baik berpotensi mengganggu pengguna jalan dan aktivitas publik. Oleh karena itu, penyelesaian yang cepat dipandang sebagai kebutuhan mendesak.
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN, Apjatel memastikan pekerjaan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Dengan demikian, proyek strategis tetap mendapat prioritas dalam implementasi.
Sementara itu, proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan. Kebijakan freeze tersebut berlaku sejak siaran pers diterbitkan. Menurut Apjatel, jeda ini diperlukan agar operator dapat mengelola keuangan dan sumber daya secara lebih baik.
Regulasi Jaringan Telekomunikasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi tidak dapat berjalan efektif bila dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi antarpihak menjadi syarat utama agar proses relokasi lebih tertib.
Zulfi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai penyelarasan aturan akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Hal itu sejalan dengan amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Apjatel menilai kepastian regulasi akan membantu operator menyusun rencana kerja yang lebih terukur. Ketika aturan di pusat dan daerah selaras, pelaksanaan proyek dapat berlangsung lebih cepat dan minim hambatan. Kondisi ini juga dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan internet bagi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi menolak pandangan bahwa ketiga kepentingan itu saling bertentangan. Menurut Zulfi, penataan jaringan yang ideal justru harus mampu mengakomodasi semuanya secara seimbang.
