Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah permintaan agar percepatan penataan tetap menjaga keberlangsungan bisnis operator yang sedang tertekan kondisi ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menyebut jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas, bahkan menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Menurut dia, internet kini sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga penataan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Penataan jaringan telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu segera dilakukan karena kondisi di lapangan sudah menimbulkan risiko nyata. Infrastruktur yang terbuka, seperti galian dan manhole, disebut menjadi titik rawan bagi pengguna jalan. Karena itu, percepatan pekerjaan harus tetap memperhatikan aspek keselamatan publik.
Asosiasi meminta seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berjalan agar diselesaikan secara cepat dan tepat. Permintaan itu terutama ditujukan pada proyek yang melibatkan infrastruktur terbuka, agar potensi kecelakaan dapat ditekan. Apjatel menilai penundaan terlalu lama justru dapat memperbesar dampak sosial di masyarakat.
Jerry menegaskan bahwa penataan jaringan tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan estetika kota. Infrastruktur telekomunikasi, menurut dia, kini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi harian. Oleh karena itu, penataan harus mengutamakan keamanan tanpa mengorbankan layanan publik.
Tekanan biaya industri
Di sisi lain, Apjatel mengingatkan bahwa operator jaringan sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup berat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan finansial pelaku industri dalam menjalankan operasional harian. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex menjadi tantangan utama.
Asosiasi menilai keseimbangan kebijakan sangat dibutuhkan agar penataan jaringan tidak menambah beban operator. Jika tidak dikelola dengan cermat, percepatan penataan berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan dan investasi. Karena itu, setiap kebijakan dinilai perlu memperhitungkan kemampuan industri secara realistis.
Menurut Jerry, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan vital yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa penataan jaringan harus tetap menjaga kesinambungan operasional operator agar layanan tetap berjalan. Dengan begitu, kepentingan publik dan keberlangsungan bisnis dapat berjalan seiring.
Relokasi proyek strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap akan berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa. Pelaksanaan proyek juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Untuk relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze ini disebut sebagai ruang bagi operator untuk mengelola keuangan dan sumber daya. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya tekanan biaya industri yang dinilai tidak ringan.
Apjatel berharap masa jeda tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi skema relokasi yang lebih efektif. Evaluasi dinilai penting agar penataan dapat berjalan tanpa mengganggu operasional harian operator. Dengan demikian, proses relokasi tetap memiliki arah yang jelas dan terukur.
Kolaborasi dan regulasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak bisa dilakukan secara sepihak. Sinergi dibutuhkan agar kebijakan di lapangan berjalan seragam dan efektif.
Zulfi juga menyoroti harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci terciptanya iklim investasi yang sehat. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai acuan penting. Kepastian aturan dinilai akan membantu industri bekerja lebih efisien dan terhindar dari tumpang tindih kebijakan.
Apjatel menegaskan bahwa keselamatan publik, internet murah, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Tiga kepentingan itu dinilai tidak boleh saling bertentangan dalam pelaksanaan penataan jaringan. Dengan pendekatan yang seimbang, asosiasi meyakini tata kelola telekomunikasi nasional dapat menjadi lebih tertib dan berkelanjutan.
