Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai masih semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah desakan agar relokasi jaringan dilakukan lebih cepat, tetapi tetap mempertimbangkan keberlangsungan bisnis operator yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Menurut dia, internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan kemampuan operator menjaga layanan tetap stabil.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dipercepat karena kondisi di sejumlah daerah masih menyisakan banyak titik berbahaya. Infrastruktur terbuka seperti galian, manhole, dan handhole disebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan risiko baru bagi pengguna jalan. Asosiasi menekankan bahwa keselamatan publik tidak boleh dikompromikan dalam proses relokasi.
Jerry Mangasas Swandy menjelaskan, persoalan jaringan yang semrawut selama ini tidak berhenti pada aspek visual semata. Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut telah menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan luka hingga korban jiwa. Karena itu, percepatan penataan dinilai menjadi langkah yang mendesak dan tidak bisa ditunda terlalu lama.
Meski mendukung penuh penataan, Apjatel meminta agar pelaksanaan di lapangan tetap memperhitungkan kesiapan operator. Asosiasi menilai pekerjaan yang tergesa-gesa tanpa koordinasi justru dapat memunculkan gangguan layanan dan masalah teknis lanjutan. Oleh sebab itu, penataan harus dijalankan dengan perencanaan yang matang dan terukur.
Tekanan Biaya Operator
Apjatel mengingatkan bahwa industri jaringan telekomunikasi saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang cukup berat. Lonjakan biaya operasional atau Opex serta biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut membuat banyak operator harus berhitung lebih cermat dalam menjalankan proyek infrastruktur.
Dalam situasi itu, asosiasi meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memahami keterbatasan finansial yang dihadapi operator. Penataan jaringan memang penting, tetapi prosesnya harus tetap menjaga keberlangsungan layanan kepada masyarakat. Apjatel menilai keseimbangan antara keselamatan, kualitas layanan, dan kesehatan bisnis menjadi kunci utama.
Asosiasi juga menegaskan bahwa internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang setara dengan listrik dan air. Karena itu, gangguan terhadap operasional operator harus dihindari agar layanan publik tidak ikut terganggu. Apjatel menilai kebijakan yang tepat akan membantu industri tetap bertahan di tengah tekanan biaya yang meningkat.
Relokasi dan Proyek Strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa proyek relokasi jaringan yang termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN tetap akan berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang memberi dampak luas bagi kepentingan bangsa. Kepastian jadwal dianggap penting agar proyek strategis tidak kehilangan arah pelaksanaan.
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan untuk menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan. Kebijakan ini dihitung sejak siaran pers diterbitkan dan dimaksudkan memberi ruang bagi operator menata kondisi keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan sumber daya di tengah tekanan industri.
Apjatel menilai jeda sementara diperlukan agar relokasi non-PSN dapat dievaluasi dengan lebih cermat. Asosiasi ingin memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi teknis maupun kemampuan pembiayaan. Dengan begitu, pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional operator.
Kolaborasi Regulasi Nasional
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan jaringan telekomunikasi nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, tanpa sinergi yang kuat, penataan infrastruktur akan sulit menghasilkan dampak optimal. Harmonisasi kebijakan menjadi prasyarat agar proses berjalan efisien dan berkelanjutan.
Zulfi menyebut keselarasan regulasi antara pusat dan daerah merupakan kunci menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan yang perlu dijalankan secara konsisten. Dengan aturan yang seragam, operator dapat bekerja lebih pasti dan pemerintah daerah memiliki panduan yang lebih jelas.
Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi tidak ingin ketiganya saling bertentangan karena dapat menghambat pembangunan digital nasional. Melalui kolaborasi yang baik, penataan jaringan diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih aman, tertib, dan berdaya saing.
