Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, atau Apjatel, menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai masih semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa penataan perlu dilakukan cepat, tetapi tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha operator di tengah tekanan ekonomi global. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026, melalui keterangan resmi kepada media. Apjatel menilai jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga dapat memicu kecelakaan lalu lintas.
Jerry menyebut internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, menurut dia, penataan jaringan tidak boleh mengorbankan operasional operator yang selama ini menopang layanan digital. Apjatel juga menyoroti lonjakan biaya operasional dan biaya modal yang menekan kemampuan finansial pelaku industri. Kondisi tersebut membuat relokasi jaringan perlu dikelola dengan lebih cermat agar tetap aman dan berkelanjutan.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menegaskan bahwa pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan harus segera diselesaikan. Fokus utamanya adalah proyek yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Menurut asosiasi, percepatan penyelesaian penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Langkah itu juga dinilai dapat menjaga keselamatan pengguna jalan di wilayah yang terdampak pekerjaan.
Jerry menjelaskan bahwa kondisi jaringan yang semrawut tidak bisa terus dibiarkan. Selain menimbulkan gangguan visual, infrastruktur yang terbuka berpotensi membahayakan masyarakat. Dalam beberapa kasus, situasi tersebut bahkan disebut telah menyebabkan korban luka hingga korban jiwa. Karena itu, penataan jaringan harus dilakukan dengan standar keamanan yang ketat dan terukur.
Di sisi lain, Apjatel meminta agar proses penataan tidak mengabaikan kepentingan operator. Asosiasi menilai tekanan ekonomi global telah berdampak langsung pada arus kas dan kemampuan investasi industri. Lonjakan biaya Opex dan Capex membuat banyak operator harus menyesuaikan prioritas kerja. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang rapi menjadi faktor penting agar layanan tetap berjalan normal.
Relokasi Dan Proyek Strategis
Apjatel memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Pelaksanaan proyek tersebut juga akan mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa pengecualian. Asosiasi menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Dukungan itu dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Untuk proyek relokasi non-PSN yang menjadi kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel mengambil langkah berbeda. Asosiasi memutuskan menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini disebut sebagai ruang evaluasi bagi operator agar dapat mengelola keuangan dan sumber daya. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk meredam tekanan biaya yang terus meningkat.
Apjatel menilai moratorium sementara diperlukan agar penataan tidak menimbulkan beban tambahan bagi industri. Dalam masa penghentian itu, asosiasi akan meninjau kembali prioritas dan kesiapan pelaksanaan relokasi. Fokus pembahasan diarahkan pada skema yang ideal dan tidak mengganggu operasional harian operator. Dengan demikian, penataan tetap bisa berjalan tanpa memutus kesinambungan layanan publik.
Tekanan Ekonomi Industri
Tekanan ekonomi global menjadi salah satu perhatian utama Apjatel dalam menyikapi kebijakan relokasi jaringan. Asosiasi menyebut kondisi tersebut telah berdampak signifikan terhadap kapasitas finansial operator telekomunikasi. Di satu sisi, kebutuhan penataan terus meningkat. Di sisi lain, biaya untuk menjalankan bisnis juga ikut menanjak.
Lonjakan biaya operasional dan biaya modal disebut menjadi tantangan besar bagi industri. Operator harus menghadapi kebutuhan investasi jaringan yang tidak kecil, sementara pendapatan belum tentu bergerak seimbang. Situasi ini membuat setiap kebijakan lapangan perlu dihitung secara matang. Apjatel menilai keberlanjutan bisnis operator tidak boleh diabaikan dalam proses penataan.
Karena itu, asosiasi meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memahami tekanan yang dihadapi pelaku industri. Penataan jaringan memang penting untuk keamanan dan ketertiban kota, tetapi pelaksanaannya harus realistis. Jika beban terlalu berat, kualitas layanan publik justru bisa ikut terdampak. Apjatel mendorong pendekatan yang seimbang agar tujuan penataan tidak bertentangan dengan kesehatan industri.
Kolaborasi Regulasi Dan Solusi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi yang kuat. Harmonisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan di lapangan tidak saling bertabrakan. Hal itu dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien.
Zulfi menyebut sinkronisasi aturan sudah diamanatkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dengan dasar regulasi yang selaras, proses penataan dapat berjalan lebih pasti dan minim hambatan. Kepastian tersebut juga akan membantu operator merencanakan investasi jangka panjang. Pada akhirnya, layanan internet dapat tetap tersedia dengan kualitas yang stabil.
Apjatel menutup sikap resminya dengan menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Ketiganya disebut bukan hal yang saling bertentangan, melainkan tujuan yang harus dicapai bersama. Asosiasi berharap kebijakan penataan jaringan ke depan lebih terukur, adil, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur digital nasional dapat berlangsung aman serta mendukung kebutuhan masyarakat luas.
