Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang selama ini dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap internet, sekaligus tekanan ekonomi global yang menekan kemampuan finansial operator. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa penataan infrastruktur harus dilakukan cepat, tetapi tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha pelaku industri. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Selasa, 12 Mei 2026.
Apjatel menilai jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu risiko kecelakaan lalu lintas. Asosiasi menyebut sudah ada kasus yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Karena itu, percepatan penataan dinilai penting untuk menjaga keselamatan masyarakat. Di saat yang sama, operator diminta tidak terbebani kebijakan yang mengganggu operasional harian mereka.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Jerry menyebut internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Oleh sebab itu, penataan jaringan tidak boleh dilepaskan dari aspek layanan publik yang terus berjalan. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan keberlanjutan bisnis harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan. Menurut dia, keseimbangan itu menjadi kunci agar penataan tidak menimbulkan dampak turunan yang lebih luas.
Apjatel juga menyoroti tekanan ekonomi global yang berdampak pada kemampuan keuangan operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex serta biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan yang semakin berat. Dalam kondisi itu, setiap kebijakan penataan perlu memperhitungkan ruang fiskal dan kesiapan teknis operator. Jika tidak, proses relokasi berisiko mengganggu layanan yang selama ini bergantung pada jaringan yang stabil.
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan perlu segera diselesaikan. Pekerjaan yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya dinilai harus diprioritaskan. Langkah itu penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas di area proyek. Asosiasi berharap penyelesaian cepat dapat mengurangi potensi gangguan bagi masyarakat dan pengguna jalan.
Selain percepatan, Apjatel menekankan pentingnya pelaksanaan yang tepat agar kualitas pekerjaan tetap terjaga. Relokasi yang terburu-buru tanpa koordinasi justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru di lapangan. Karena itu, asosiasi meminta setiap pihak yang terlibat menjaga standar keselamatan kerja. Dengan demikian, penataan jaringan dapat berlangsung efisien tanpa mengorbankan keamanan publik.
Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan
Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Dalam pandangan Apjatel, proyek strategis perlu dijaga agar tidak mengalami hambatan administratif maupun teknis. Kepastian jadwal juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap iklim investasi infrastruktur digital.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah diputuskan untuk dihentikan sementara. Kebijakan freeze itu berlaku selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Apjatel menilai langkah ini diperlukan agar operator memiliki ruang untuk mengelola kondisi keuangan dan sumber daya. Moratorium sementara juga dianggap sebagai jeda untuk menata ulang skema kerja yang lebih ideal.
Keputusan penghentian sementara tersebut tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap penataan jaringan. Sebaliknya, Apjatel ingin memastikan proses berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan industri yang sedang tertekan. Asosiasi menilai, tanpa penyesuaian kebijakan, beban relokasi dapat semakin menekan kinerja operator. Kondisi itu pada akhirnya berpotensi memengaruhi kualitas layanan internet bagi masyarakat.
Di tingkat internal, Apjatel juga tengah membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang dianggap paling ideal. Skema tersebut diharapkan tidak mengganggu operasional harian operator dan tetap selaras dengan kebutuhan layanan publik. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Asosiasi ingin memastikan kebijakan di lapangan dapat diterapkan secara realistis dan efisien.
Kolaborasi Jadi Kunci
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan infrastruktur telekomunikasi nasional membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain diminta duduk bersama dalam satu kerangka kerja. Menurut dia, tanpa koordinasi yang kuat, penataan jaringan akan sulit mencapai hasil optimal. Kolaborasi juga diperlukan agar kebijakan tidak saling bertabrakan di lapangan.
Zulfi menekankan bahwa harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi unsur penting dalam penataan jaringan. Hal itu dinilai dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, efisien, dan lebih pasti bagi pelaku industri. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar penguatan koordinasi. Kepastian aturan diyakini akan membantu operator menjalankan kewajiban tanpa mengganggu layanan kepada pelanggan.
Menurut Apjatel, penataan jaringan tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi juga menyangkut arah kebijakan digital nasional. Infrastruktur yang aman dan tertib akan mendukung konektivitas yang lebih andal di berbagai daerah. Namun, kebijakan yang terlalu membebani operator dapat menimbulkan efek berantai terhadap investasi dan ekspansi jaringan. Karena itu, keseimbangan antara kepentingan publik dan bisnis menjadi sorotan utama asosiasi.
Zulfi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Ketiga hal itu, menurutnya, bukan kepentingan yang saling bertentangan. Jika dikelola dengan baik, penataan jaringan dapat menjadi fondasi bagi layanan digital yang lebih tertib dan aman. Apjatel berharap pemerintah dan industri dapat menjaga arah kebijakan tersebut secara konsisten.
Tekanan Biaya Industri
Di tengah dorongan penataan jaringan, operator telekomunikasi menghadapi kenaikan biaya yang tidak ringan. Opex dan Capex yang meningkat membuat ruang gerak perusahaan menjadi semakin terbatas. Tekanan ini muncul saat industri juga dituntut menjaga kualitas layanan dan memperluas jangkauan jaringan. Situasi tersebut membuat kebijakan relokasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Apjatel menilai beban biaya yang terus naik dapat memengaruhi kemampuan operator dalam menjalankan proyek infrastruktur. Jika penataan dilakukan tanpa penyesuaian, perusahaan berisiko menghadapi gangguan keuangan yang lebih besar. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menahan laju investasi dan inovasi jaringan. Karena itu, asosiasi meminta adanya pendekatan yang lebih adaptif dari para pemangku kebijakan.
Relokasi jaringan juga membutuhkan koordinasi teknis yang kompleks, terutama pada area padat dan koridor utama perkotaan. Proses tersebut harus memperhatikan keselamatan pekerja, pengguna jalan, serta keberlanjutan layanan komunikasi. Setiap tahapan yang tidak terencana dapat menambah biaya sekaligus memperbesar potensi gangguan. Apjatel menilai penyederhanaan prosedur perlu dipertimbangkan agar eksekusi di lapangan lebih efisien.
Dengan posisi tersebut, Apjatel berupaya menjaga agar penataan jaringan tidak berubah menjadi beban yang melemahkan industri. Asosiasi menilai pemerintah dan operator perlu menyusun langkah yang proporsional dan berbasis kebutuhan layanan. Tujuannya agar masyarakat tetap memperoleh akses internet yang stabil, sementara keselamatan publik tetap terjaga. Dalam pandangan Apjatel, keseimbangan itulah yang akan menentukan keberhasilan penataan jaringan nasional.
