Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan dengan catatan bahwa percepatan penataan harus tetap menjaga keberlangsungan bisnis operator di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Ia menyebut internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air, sehingga penataan infrastruktur perlu dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat. Infrastruktur yang dibiarkan terbuka dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Kondisi tersebut juga membuat tata ruang kota terlihat semrawut dan kurang tertib.
Jerry mengatakan bahwa percepatan penataan tidak boleh mengabaikan kemampuan operator dalam menjaga layanan. Menurut dia, operator sedang menghadapi tekanan ekonomi global yang berdampak pada struktur biaya usaha. Karena itu, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan industri.
Asosiasi juga menyoroti kenaikan biaya operasional dan biaya modal yang membebani pelaku usaha telekomunikasi. Beban tersebut dinilai semakin berat ketika proyek relokasi berjalan serentak di banyak daerah. Dalam situasi itu, koordinasi yang rapi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan tetap stabil.
Dukungan Untuk Proyek Strategis
Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap dijalankan sesuai jadwal. Kebijakan itu menunjukkan dukungan asosiasi terhadap program pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan nasional. Dalam pandangan Apjatel, proyek strategis perlu dikawal agar tidak terhambat di lapangan.
Jerry menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Ia menilai proyek strategis memiliki nilai penting bagi konektivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Apjatel menilai kejelasan status proyek sangat penting agar operator dapat menyesuaikan sumber daya secara tepat. Dengan kepastian jadwal, pelaku industri dapat menyusun prioritas kerja dan anggaran secara lebih efisien. Hal ini juga diharapkan mengurangi potensi hambatan teknis dalam proses relokasi.
Relokasi Non PSN Ditunda
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan. Kebijakan itu diberlakukan sejak siaran pers diterbitkan. Langkah tersebut diambil sebagai ruang bagi operator untuk mengelola kondisi keuangan dan sumber daya.
Moratorium sementara dinilai perlu karena tekanan biaya industri terus meningkat. Apjatel menilai operator membutuhkan waktu untuk menyesuaikan ritme kerja agar operasional harian tidak terganggu. Dalam kondisi ekonomi yang menantang, kebijakan bertahap dianggap lebih realistis.
Asosiasi juga tengah membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal agar tidak mengganggu layanan. Pembahasan internal itu diarahkan untuk mencari model kerja yang efisien dan aman. Dengan demikian, kepentingan publik tetap terlindungi tanpa memberatkan operator secara berlebihan.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lain. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi tidak bisa berjalan efektif tanpa koordinasi lintas lembaga. Sinergi yang kuat dibutuhkan agar pelaksanaan di lapangan lebih seragam.
Zulfi menyebut harmonisasi regulasi pusat dan daerah menjadi kunci menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan penguatan tata kelola. Kepastian regulasi dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Apjatel menegaskan internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi berharap semua pihak menempatkan penataan jaringan sebagai kepentingan bersama, bukan sebagai beban sepihak. Dengan pendekatan itu, industri telekomunikasi diharapkan tumbuh lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.
