Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai selama ini semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Di saat yang sama, asosiasi meminta agar percepatan penataan tetap mempertimbangkan kemampuan bisnis operator di tengah tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas. Menurut dia, internet kini sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan harus dilakukan tanpa mengganggu keberlangsungan operasional operator.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi merupakan langkah penting untuk menciptakan ruang publik yang lebih aman dan tertib. Kondisi kabel serta infrastruktur yang tidak terkelola dengan baik dinilai dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan. Karena itu, asosiasi mendukung upaya pemerintah untuk membenahi jaringan secara menyeluruh. Namun, pelaksanaan di lapangan diminta tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan keberlanjutan layanan.
Jerry menyampaikan bahwa persoalan jaringan yang semrawut bukan hanya soal tampilan kota, melainkan juga menyangkut keselamatan warga. Dalam sejumlah kasus, infrastruktur terbuka seperti galian, manhole, dan handhole disebut telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Situasi tersebut membuat percepatan penataan menjadi kebutuhan mendesak. Meski demikian, prosesnya perlu dirancang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi layanan telekomunikasi.
Apjatel juga menekankan bahwa internet telah menjadi kebutuhan dasar yang setara dengan listrik dan air bagi masyarakat. Karena itu, penataan jaringan tidak boleh menghentikan layanan yang sedang berjalan. Asosiasi meminta seluruh pihak menjaga keseimbangan antara ketertiban infrastruktur dan kualitas layanan publik. Prinsip tersebut dianggap penting agar manfaat penataan dapat dirasakan tanpa mengorbankan konektivitas.
Tekanan Ekonomi Pada Operator
Di tengah dorongan penataan jaringan, Apjatel menyoroti tekanan ekonomi global yang ikut membebani operator telekomunikasi. Biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu membuat pelaku industri harus lebih berhati-hati dalam menjalankan proyek penataan. Tanpa penyesuaian kebijakan, beban keuangan operator dikhawatirkan semakin berat.
Asosiasi menyampaikan bahwa tantangan biaya bukan sekadar persoalan internal perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan investasi infrastruktur. Operator perlu menjaga arus kas agar tetap mampu melayani kebutuhan pelanggan secara konsisten. Jika tekanan biaya terus meningkat, ruang gerak industri dapat menyempit. Dalam situasi seperti ini, kebijakan penataan perlu memberi ruang adaptasi yang memadai.
Jerry menegaskan bahwa keberlangsungan bisnis operator harus menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam setiap proses relokasi jaringan. Menurut dia, penataan yang baik harus menghasilkan manfaat jangka panjang, bukan justru memicu gangguan operasional. Karena itu, Apjatel mendorong pendekatan yang lebih proporsional dan realistis. Tujuannya agar industri tetap sehat, sementara kepentingan publik tetap terlindungi.
Relokasi Dan Moratorium
Dalam pernyataan resminya, Apjatel mengatur sejumlah langkah terkait relokasi jaringan telekomunikasi di berbagai daerah. Pekerjaan relokasi yang sedang berjalan, terutama yang melibatkan galian dan infrastruktur terbuka, diminta segera diselesaikan. Asosiasi menilai penyelesaian cepat dibutuhkan untuk menekan potensi kecelakaan di lapangan. Langkah ini juga dianggap penting agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama.
Untuk proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional, Apjatel memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa. Pada saat yang sama, kepastian jadwal dinilai penting agar seluruh pihak dapat menyesuaikan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian, proyek strategis tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan.
Sementara itu, relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini dipandang perlu untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Apjatel menyebut penghentian sementara bukan penolakan, melainkan bentuk penyesuaian agar industri tidak semakin tertekan. Selama masa itu, pembahasan internal akan difokuskan pada skema penataan yang lebih ideal.
Kolaborasi Regulasi Jaringan
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan bahwa penataan jaringan telekomunikasi tidak bisa berjalan efektif tanpa kolaborasi lintas pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lain perlu menyusun langkah yang sejalan. Menurut dia, harmonisasi kebijakan akan memudahkan implementasi di lapangan. Dengan kerja sama yang kuat, penataan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Zulfi juga menyoroti pentingnya keselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut hal itu menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Kerangka tersebut merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Jika aturan berjalan selaras, proses penataan jaringan dinilai akan lebih mudah dijalankan oleh operator.
Apjatel menegaskan bahwa keselamatan publik, internet murah, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Tiga kepentingan itu disebut tidak boleh diposisikan saling bertentangan. Asosiasi berharap kebijakan penataan jaringan dapat menghasilkan infrastruktur yang rapi sekaligus mendukung pertumbuhan industri. Dengan pendekatan tersebut, manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha dapat tercapai secara seimbang.
