Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah permintaan agar penataan dilakukan seimbang, tanpa mengganggu keberlangsungan bisnis operator yang kini menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas hingga menimbulkan korban luka dan jiwa. Menurutnya, internet sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan jaringan harus memperhatikan operasional penyedia layanan.
Penataan jaringan dan keselamatan
Apjatel memandang penataan jaringan telekomunikasi sebagai langkah yang mendesak untuk mencegah risiko di ruang publik. Infrastruktur yang terbuka, seperti galian dan manhole, dinilai dapat membahayakan pengguna jalan jika tidak dikelola dengan baik.
Jerry menekankan bahwa kondisi jaringan yang semrawut tidak hanya menjadi persoalan tata kota, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan warga. Karena itu, percepatan penataan dianggap perlu dilakukan dengan prosedur yang rapi dan terukur.
Asosiasi meminta pekerjaan relokasi yang sedang berjalan segera diselesaikan secara cepat dan tepat. Langkah itu dipandang penting untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah.
Di saat yang sama, Apjatel menilai penataan harus tetap mengedepankan keberlangsungan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Keseimbangan antara keamanan dan kualitas layanan disebut menjadi dasar utama kebijakan yang ideal.
Tekanan ekonomi industri
Apjatel menyampaikan bahwa tekanan ekonomi global telah memberi dampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan. Lonjakan biaya operasional dan biaya modal menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.
Dalam kondisi tersebut, operator perlu menjaga ritme investasi agar layanan tetap berjalan stabil. Apjatel menilai kebijakan penataan yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan beban biaya dapat memperberat situasi usaha.
Asosiasi menyoroti bahwa sektor telekomunikasi membutuhkan kepastian agar pelaku industri dapat menyusun strategi keuangan dengan lebih baik. Tanpa keseimbangan kebijakan, risiko gangguan pada operasional harian bisa meningkat.
Jerry menyebut internet telah menjadi kebutuhan yang setara dengan listrik dan air bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan penataan jaringan harus menjaga agar layanan tetap tersedia dan terjangkau.
Relokasi proyek strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap akan berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Apjatel memandang proyek strategis perlu dijalankan secara konsisten karena memiliki nilai penting bagi pembangunan nasional. Kepastian pelaksanaan juga dinilai membantu dunia usaha dalam menyesuaikan perencanaan teknis.
Meski demikian, asosiasi mengingatkan bahwa koordinasi lapangan tetap dibutuhkan agar pekerjaan tidak mengganggu layanan yang sudah berjalan. Setiap perubahan infrastruktur dinilai harus dilakukan dengan komunikasi yang jelas antara pihak terkait.
Apjatel menilai keteraturan pelaksanaan proyek strategis akan membantu menjaga kepercayaan publik. Selain itu, pelaksanaan yang tertib juga dapat menekan potensi gangguan pada jaringan aktif.
Kolaborasi regulasi telekomunikasi
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan program bersama pemerintah daerah, Apjatel memutuskan penghentian sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan ini diambil sebagai ruang bagi operator untuk mengelola keuangan dan sumber daya di tengah tekanan industri.
Asosiasi juga tengah membahas skema penataan jaringan yang dinilai ideal dan tidak mengganggu operasional harian. Pembahasan internal tersebut diarahkan untuk mencari pola kerja yang lebih efisien dan realistis.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain. Menurutnya, penataan infrastruktur telekomunikasi hanya dapat berhasil jika semua pihak bergerak dengan tujuan yang sama.
Zulfi menambahkan, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan yang perlu dijalankan secara selaras.
