Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah permintaan agar pemerintah memberi ruang bagi operator untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah memicu kecelakaan lalu lintas dengan korban luka hingga jiwa. Dalam keterangan resminya, Selasa, 12 Mei 2026, ia menyebut internet sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat yang setara dengan listrik dan air.
Penataan jaringan telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan secara cepat, terukur, dan tetap memperhatikan kondisi lapangan. Menurut asosiasi, pekerjaan relokasi yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka harus segera diselesaikan. Langkah itu dinilai penting untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan masyarakat.
Jerry menyebut pemerintah dan pelaku industri perlu melihat penataan jaringan sebagai bagian dari perlindungan publik. Infrastruktur yang semrawut dinilai tidak hanya memperburuk wajah kota, tetapi juga menimbulkan risiko operasional di lapangan. Karena itu, percepatan penataan harus disertai pengawasan yang ketat agar hasilnya aman dan efektif.
Di sisi lain, Apjatel menekankan bahwa proses penataan tidak boleh mengabaikan keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi. Industri tengah menghadapi tekanan ekonomi global yang berdampak pada kemampuan finansial pelaku usaha. Biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut meningkat signifikan dan menjadi tantangan besar.
Relokasi dan proyek strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan harus dipercepat penyelesaiannya. Fokus utama diberikan pada pekerjaan yang masih terbuka di lapangan, karena berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan. Asosiasi meminta agar proses teknis dilakukan tepat waktu dan sesuai standar keselamatan.
Untuk proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN, Apjatel memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai jadwal. Jerry menegaskan bahwa asosiasi berkomitmen mendukung proyek strategis pemerintah yang memberi dampak luas bagi kepentingan bangsa. Dengan demikian, penataan jaringan tetap diarahkan pada kepentingan publik yang lebih besar.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan. Kebijakan freeze itu dihitung sejak siaran pers diterbitkan dan dimaksudkan sebagai ruang evaluasi bagi operator. Apjatel menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan sumber daya perusahaan di tengah tekanan industri.
Tekanan biaya industri
Apjatel menggarisbawahi bahwa lonjakan biaya industri telekomunikasi tidak bisa diabaikan dalam penataan jaringan. Kenaikan Opex dan Capex membuat operator perlu menyesuaikan strategi agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan. Dalam situasi seperti ini, asosiasi menilai kebijakan yang terlalu cepat dapat menambah beban operasional.
Karena itu, Apjatel sedang membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang dianggap ideal dan tidak mengganggu operasional harian operator. Pembahasan internal tersebut diarahkan untuk menemukan pola kerja yang efisien sekaligus aman. Asosiasi ingin memastikan penataan tidak menimbulkan beban baru yang justru menghambat layanan ke masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi global, industri telekomunikasi juga dituntut menjaga kualitas layanan internet yang kini menjadi kebutuhan dasar. Apjatel menilai keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlanjutan bisnis harus menjadi prinsip utama. Tanpa keseimbangan itu, penataan jaringan dikhawatirkan hanya memindahkan masalah dari satu sisi ke sisi lain.
Kolaborasi aturan daerah
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berjalan baik tanpa koordinasi yang kuat. Setiap pihak perlu memiliki peran yang jelas agar proses relokasi lebih tertib dan efisien.
Zulfi juga menyoroti harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah sebagai faktor kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai landasan yang perlu dijalankan secara selaras. Dengan aturan yang seragam, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian dalam menjalankan proyek jaringan.
Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi menolak pandangan bahwa ketiganya saling bertentangan karena semua memiliki kepentingan yang sama penting. Dalam pandangan mereka, penataan jaringan yang adil akan memperkuat layanan digital sekaligus melindungi masyarakat.
