Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan di berbagai daerah, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Meski mendukung penataan, Apjatel menilai kebijakan tersebut tetap harus menjaga keberlangsungan bisnis operator di tengah tekanan ekonomi global. Asosiasi menegaskan, internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air.
Penataan Jaringan Telekomunikasi
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota. Kondisi itu juga disebut telah memicu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa.
Menurut Jerry, penataan jaringan harus dilakukan tanpa mengorbankan operasional penyedia layanan. Ia menilai keseimbangan antara keselamatan publik dan keberlangsungan bisnis menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Apjatel juga menyoroti bahwa penataan infrastruktur telekomunikasi yang buruk dapat berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat. Karena itu, proses relokasi perlu dilakukan secara terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan publik.
Dalam pandangan asosiasi, keteraturan jaringan bukan sekadar urusan visual perkotaan. Penataan yang baik juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap pengguna jalan dan pelanggan layanan digital.
Tekanan Biaya Operator
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Beban tersebut terutama datang dari lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex.
Kondisi ini membuat pelaku industri harus lebih berhati-hati dalam menyusun prioritas belanja. Di saat yang sama, operator tetap dituntut menjaga mutu layanan agar kebutuhan internet masyarakat tidak terganggu.
Asosiasi menilai tekanan biaya yang terus meningkat dapat menghambat agenda percepatan penataan jaringan. Karena itu, setiap kebijakan relokasi perlu mempertimbangkan kemampuan finansial industri secara realistis.
Apjatel menilai kebijakan yang terlalu agresif justru berpotensi menambah beban baru bagi operator. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang proporsional dinilai lebih tepat untuk menjaga stabilitas sektor telekomunikasi.
Relokasi dan Proyek Nasional
Dalam pernyataan resminya, Apjatel meminta pekerjaan relokasi jaringan yang sedang berjalan segera diselesaikan, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya. Langkah cepat dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Apjatel memastikan proyek relokasi yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan dihentikan sementara selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan freeze itu disebut diperlukan untuk memberi ruang pengelolaan keuangan dan sumber daya operator.
Moratorium sementara tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kelancaran operasional harian perusahaan. Dengan demikian, proses penataan tetap berjalan tanpa membuat industri kehilangan daya tahan di tengah tekanan biaya.
Kolaborasi Atur Infrastruktur
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berhasil jika dilakukan secara sendiri-sendiri.
Zulfi menyebut harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Pandangan itu merujuk pada amanat PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Menurut Apjatel, kebijakan yang selaras akan membantu mempercepat penataan tanpa menimbulkan ketidakpastian usaha. Di sisi lain, kepastian regulasi juga dibutuhkan agar operator dapat merancang investasi jangka panjang secara lebih terukur.
Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi menilai tiga kepentingan tersebut tidak semestinya saling bertentangan dalam penataan jaringan telekomunikasi nasional.
