Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat perapian infrastruktur jaringan di berbagai daerah.
Di saat yang sama, Apjatel meminta agar proses penataan tidak mengganggu keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi yang sedang menghadapi tekanan biaya. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa internet telah menjadi kebutuhan vital, sehingga kebijakan penataan harus berjalan seimbang dan terukur.
Penataan jaringan telekomunikasi
Apjatel menilai kondisi jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan masyarakat. Jerry mengatakan, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan infrastruktur yang terbuka dapat memicu kecelakaan lalu lintas.
Risiko itu, menurut Apjatel, tidak boleh diabaikan karena telah menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Karena itu, percepatan penataan dinilai perlu dilakukan dengan standar kerja yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Asosiasi juga menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi kini memiliki peran yang setara dengan listrik dan air bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penataan infrastruktur harus tetap menjaga kualitas layanan internet yang dibutuhkan publik setiap hari.
Dalam keterangan resminya, Apjatel menyampaikan bahwa tujuan utama penataan adalah menciptakan kota yang lebih aman, rapi, dan efisien. Namun, langkah tersebut harus dilaksanakan tanpa mengorbankan keberlanjutan operasional penyedia layanan.
Dampak ekonomi bagi operator
Apjatel menyoroti bahwa tekanan ekonomi global telah memengaruhi kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Kenaikan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan yang semakin berat.
Menurut asosiasi, kondisi tersebut membuat banyak operator perlu menyesuaikan prioritas pengeluaran agar layanan tetap berjalan stabil. Jika beban biaya terus meningkat, ruang gerak perusahaan untuk berinvestasi juga akan semakin terbatas.
Jerry menilai penataan jaringan tidak dapat dilepaskan dari realitas bisnis yang sedang dihadapi industri. Karena itu, kebijakan relokasi perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha agar tidak menimbulkan gangguan jangka panjang.
Apjatel berharap pemerintah memahami bahwa keberlangsungan operator merupakan bagian penting dari keberlanjutan layanan digital nasional. Dengan begitu, penataan infrastruktur dapat memberikan manfaat tanpa menekan ekosistem industri secara berlebihan.
Relokasi proyek strategis nasional
Dalam pernyataannya, Apjatel memastikan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menilai proyek tersebut memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa dan perlu didukung penuh.
Jerry menyampaikan bahwa Apjatel berkomitmen mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proyek strategis pemerintah. Dukungan itu diberikan karena proyek PSN dinilai memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi bagi pembangunan nasional.
Meski demikian, Apjatel membedakan perlakuan untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah. Untuk proyek jenis ini, asosiasi memutuskan melakukan freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan.
Kebijakan sementara tersebut dimaksudkan untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya. Apjatel menilai langkah itu penting agar proses relokasi tetap realistis dan tidak mengganggu operasional harian.
Kolaborasi dan regulasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan bahwa penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan pemangku kepentingan lain disebut harus duduk bersama.
Menurut Zulfi, harmonisasi regulasi menjadi kunci agar penataan berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Apjatel menilai sinkronisasi aturan akan membantu proses relokasi berlangsung lebih efisien dan terukur. Di sisi lain, kesepahaman antarlembaga juga dapat mempercepat penyelesaian persoalan teknis di lapangan.
Zulfi menambahkan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Menurut dia, tiga kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan disatukan dalam kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
