Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, atau Apjatel, menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai masih semrawut. Asosiasi itu menilai kondisi tersebut bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berisiko membahayakan keselamatan publik. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menyebut penataan perlu dilakukan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha operator. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima media pada Selasa, 12 Mei 2026.
Apjatel juga mengingatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, setara dengan listrik dan air. Karena itu, percepatan penataan jaringan harus ditempatkan sejalan dengan kemampuan operasional industri. Di tengah tekanan ekonomi global, operator disebut menghadapi lonjakan biaya operasional dan biaya modal. Kondisi tersebut membuat keseimbangan kebijakan menjadi faktor penting dalam proses relokasi jaringan.
Penataan Jaringan Internet
Apjatel menilai penataan jaringan internet perlu segera dibenahi agar infrastruktur telekomunikasi lebih aman dan tertib. Jaringan yang tidak teratur dinilai dapat menimbulkan gangguan di ruang publik dan memperbesar risiko kecelakaan. Jerry Mangasas Swandy menegaskan bahwa dampak buruk itu sudah terlihat di sejumlah daerah. Karena itu, percepatan penataan disebut tidak bisa ditunda terlalu lama.
Asosiasi menyoroti pekerjaan relokasi yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan fasilitas terbuka lainnya. Seluruh pekerjaan tersebut diminta segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Apjatel menilai penyelesaian yang lambat hanya akan memperpanjang potensi bahaya bagi pengguna jalan. Dalam pandangan asosiasi, keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Internet yang kian penting dalam aktivitas harian masyarakat membuat kualitas infrastruktur menjadi sorotan. Penataan jaringan yang baik dinilai akan mendukung layanan digital yang lebih andal. Namun, proses tersebut tetap harus memperhitungkan kesiapan teknis para operator. Dengan demikian, pembenahan tidak berubah menjadi beban baru bagi industri.
Apjatel menekankan bahwa relokasi jaringan tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan estetika kota. Lebih dari itu, penataan adalah bagian dari upaya menjaga keselamatan publik dan kepastian layanan. Asosiasi mendorong agar pemerintah daerah dan operator memiliki pemahaman yang sama. Kesepakatan yang selaras diyakini akan mempercepat hasil yang diharapkan.
Dampak Tekanan Biaya
Tekanan ekonomi global disebut telah memengaruhi kemampuan finansial operator telekomunikasi. Apjatel menyebut lonjakan biaya operasional dan biaya modal menjadi tantangan besar bagi pelaku industri. Kondisi ini membuat banyak perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Di saat yang sama, kebutuhan untuk tetap menjaga kualitas layanan tidak dapat dikurangi.
Dalam situasi seperti ini, asosiasi menilai penataan jaringan harus disusun dengan realistis. Operator perlu ruang untuk menyesuaikan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Jika tidak, proses relokasi berisiko mengganggu operasional harian. Hal itu pada akhirnya dapat berdampak pada layanan internet kepada masyarakat.
Apjatel memandang bahwa kebijakan yang terlalu menekan industri justru bisa menghambat tujuan penataan. Asosiasi menginginkan model kerja yang tetap mendorong efisiensi tanpa menimbulkan guncangan keuangan. Karena itu, setiap langkah perlu melalui pertimbangan teknis dan ekonomi yang matang. Pendekatan tersebut dinilai lebih berkelanjutan untuk jangka panjang.
Jerry menegaskan bahwa internet telah menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, kebutuhan publik itu harus didukung oleh operator yang sehat secara bisnis. Apjatel menilai kebijakan yang baik adalah kebijakan yang menjaga dua kepentingan sekaligus. Dengan begitu, layanan tetap berjalan dan keselamatan publik tetap terlindungi.
Relokasi Dan Proyek Strategis
Dalam pernyataan resminya, Apjatel membedakan relokasi jaringan ke dalam dua kelompok utama. Proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional atau PSN akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa. Komitmen itu disebut sejalan dengan peran industri dalam mendukung pembangunan nasional.
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel mengambil kebijakan berbeda. Asosiasi memutuskan menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Keputusan tersebut diambil untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan. Langkah itu juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sumber daya di tengah tekanan biaya.
Moratorium sementara dinilai penting agar relokasi non-PSN tidak membebani industri secara berlebihan. Apjatel menilai jeda waktu tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan teknis dan finansial. Dengan begitu, penataan dapat dilanjutkan dengan kondisi yang lebih terkendali. Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pelaku usaha membutuhkan kepastian yang lebih baik.
Meski ada penghentian sementara, Apjatel menegaskan komitmennya terhadap agenda penataan jaringan nasional. Asosiasi tidak menolak pembenahan, tetapi meminta prosesnya dilakukan secara proporsional. Prioritas terhadap keselamatan publik tetap berjalan beriringan dengan perlindungan keberlangsungan usaha. Sikap itu menjadi dasar utama dalam merespons dinamika relokasi di berbagai daerah.
Kolaborasi Regulasi Daerah
Apjatel juga tengah membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang dinilai ideal. Skema itu diharapkan tidak mengganggu operasional harian operator. Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lain. Menurutnya, penataan infrastruktur tidak akan efektif tanpa kerja sama yang kuat.
Zulfi menilai harmonisasi regulasi menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien. Ia merujuk pada PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai dasar penting dalam penyelarasan aturan. Dengan payung regulasi yang seragam, proses penataan diyakini akan lebih terarah. Kondisi itu juga dinilai dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan di daerah.
Apjatel mengingatkan bahwa perbedaan aturan antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi hambatan di lapangan. Hambatan tersebut dapat memperlambat relokasi dan menambah biaya tambahan bagi operator. Karena itu, penyelarasan kebijakan dianggap penting agar proses berjalan lebih efisien. Industri pun dapat fokus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.
Pada akhirnya, Apjatel menegaskan bahwa internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Ketiganya tidak boleh diposisikan sebagai kepentingan yang saling bertentangan. Asosiasi berharap penataan jaringan nasional menjadi lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang tepat, tujuan tersebut dinilai lebih mudah dicapai.
