Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan transisi ekspor ke PT DSI akan disosialisasikan secara penuh kepada investor dan pelaku usaha sebelum 1 Juni 2026. Pemerintah menegaskan masa peralihan ini disiapkan agar ekspor komoditas sumber daya alam tetap berjalan tanpa gangguan.
Airlangga menyebut pelaku usaha tidak perlu khawatir karena dalam tiga bulan awal, ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Di saat yang sama, pasar saham merespons kebijakan tata kelola ekspor baru itu dengan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan kemarin.
Transisi Ekspor Menuju DSI
Airlangga menegaskan pemerintah akan memberi penjelasan lengkap kepada investor sebelum proses transisi ekspor ke PT DSI dimulai pada 1 Juni. Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar pelaku usaha memahami arah kebijakan baru dengan jelas. Pemerintah ingin memastikan perubahan tata kelola ini tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar.
Ia menjelaskan, pada tahap awal, fokus kebijakan adalah pelaporan atau reporting yang dilakukan secara terbuka. Penyesuaian tersebut disiapkan agar seluruh pihak dapat mengikuti alur administrasi baru secara bertahap. Dengan demikian, sistem transisi dapat dibangun tanpa mengganggu aktivitas ekspor yang sudah berjalan.
Airlangga menuturkan, masa peralihan akan digunakan untuk menyempurnakan mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga menyiapkan ruang komunikasi dengan para investor agar kebijakan dapat dipahami secara utuh. Hal ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap arah reformasi tata kelola ekspor.
Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026), Airlangga menekankan pentingnya proses transisi yang tertib. Ia menyebut pemerintah ingin memastikan seluruh pelaku usaha memperoleh informasi sebelum aturan diterapkan penuh. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman di sektor ekspor komoditas.
Ekspor Tetap Berjalan Normal
Airlangga memastikan pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah. Selama tiga bulan pertama, ekspor masih bisa dilakukan oleh perusahaan yang selama ini beroperasi di sektor terkait. Skema ini dirancang agar kegiatan perdagangan tetap berlangsung normal.
Ia menyebut komoditas yang terdampak mencakup batu bara, crude palm oil atau CPO, dan feronikel. Untuk sementara, perusahaan tetap dapat mengekspor seperti biasa sambil menyesuaikan sistem pelaporan kepada Danantara. Pemerintah menilai pendekatan bertahap ini lebih aman bagi pelaku usaha maupun pasar.
Menurut Airlangga, ekspor yang masih berjalan pada fase awal transisi akan menjadi dasar untuk menyempurnakan sistem. Pemerintah ingin memastikan seluruh prosedur dapat diterapkan secara efektif sebelum kebijakan dijalankan penuh. Karena itu, masa transisi dijadikan ruang penyesuaian teknis.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh mekanisme baru akan terus dievaluasi selama periode peralihan. Pemerintah menargetkan sistem yang lebih transparan, tetapi tetap mendukung kelancaran aktivitas ekspor nasional. Dengan begitu, kepentingan negara dan dunia usaha dapat berjalan seimbang.
Pasar Menanggapi Kebijakan Baru
Di pasar modal, pengumuman kebijakan tata kelola ekspor baru langsung memengaruhi pergerakan saham. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG sempat berada di zona hijau sebelum akhirnya berbalik arah. Pada sesi berikutnya, tekanan jual meningkat dan indeks bergerak melemah.
IHSG sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55. Namun, penguatan itu tidak bertahan hingga penutupan perdagangan. Indeks kemudian berakhir di level 6.318,50 setelah turun 52,179 poin atau 0,82 persen.
Koreksi tersebut menunjukkan pelaku pasar masih mencermati dampak kebijakan baru terhadap tata kelola ekspor komoditas SDA. Investor cenderung menunggu kejelasan teknis sebelum mengambil posisi lebih agresif. Situasi ini membuat pasar bergerak lebih hati-hati menjelang masa transisi.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi ekspor. Dengan sosialisasi yang lebih luas, pelaku pasar diharapkan mendapat kepastian yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi. Kejelasan aturan menjadi faktor penting agar sentimen negatif tidak berkepanjangan.
Fokus Pemerintah Jaga Kepastian
Pemerintah menempatkan kepastian usaha sebagai prioritas utama dalam penerapan kebijakan ekspor baru. Airlangga menilai komunikasi yang terbuka akan membantu pelaku usaha memahami perubahan sistem secara menyeluruh. Pendekatan itu diharapkan menjaga stabilitas sektor riil di tengah penyesuaian aturan.
Selain sosialisasi, pemerintah juga menyiapkan fine tuning sistem selama tiga bulan pertama masa transisi. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaporan dan alur ekspor berjalan sesuai rencana. Dengan evaluasi berkala, potensi kendala teknis dapat diantisipasi lebih cepat.
Airlangga menegaskan seluruh proses akan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu ekosistem perdagangan. Ia juga menyampaikan bahwa pelaku usaha tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa pada fase awal. Kepastian tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan sistem dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah berharap transisi ke PT DSI dapat memperkuat transparansi ekspor komoditas nasional. Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini berpotensi menjadi landasan tata kelola yang lebih tertib dan terukur.
