Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan membuka penjelasan lengkap kepada investor dan pelaku usaha terkait kebijakan ekspor baru yang melibatkan PT DSI. Kepastian itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Mei 2026, menjelang masa transisi yang dimulai 1 Juni mendatang. Pemerintah juga memastikan pelaporan awal telah berjalan agar proses peralihan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Di tengah pengumuman kebijakan tersebut, pasar saham merespons negatif dan IHSG tercatat melemah pada perdagangan kemarin.
Airlangga menyebut seluruh pihak tidak perlu khawatir karena masa transisi akan diatur secara bertahap dan terukur. Selama tiga bulan pertama, ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing sebelum sistem baru disempurnakan. Dalam periode itu, pelaku usaha akan menerima penjelasan tambahan agar setiap perubahan tata kelola dapat dipahami dengan jelas. Pemerintah menargetkan penyesuaian berjalan mulus tanpa mengganggu aktivitas ekspor komoditas unggulan.
Transisi ekspor menuju DSI
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan bagian dari penataan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pemerintah menyiapkan mekanisme transisi agar perusahaan tetap dapat menjalankan ekspor seperti biasa dalam tahap awal. Menurutnya, sistem pelaporan menjadi fokus utama sebelum sepenuhnya beralih ke PT DSI. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan kesiapan administrasi.
Ia menambahkan, ekspor batu bara, CPO, dan feronikel masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing. Dalam skema tersebut, setiap transaksi akan langsung dilaporkan kepada Danantara sebagai bagian dari pengawasan. Pemerintah menilai format ini memberi ruang penyesuaian bagi dunia usaha tanpa menghentikan arus ekspor. Karena itu, masa tiga bulan pertama dipakai untuk menyempurnakan sistem yang berjalan.
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan detail kebijakan kepada para investor sebelum 1 Juni. Keterbukaan informasi dinilai penting agar pelaku usaha memahami alur baru yang sedang disiapkan. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait peran PT DSI dalam tata kelola ekspor. Dengan demikian, perubahan kebijakan diharapkan dapat diterima pasar secara lebih tenang.
Pelaku usaha diminta tenang
Pemerintah meminta pelaku usaha tetap tenang menghadapi perubahan kebijakan ekspor tersebut. Menurut Airlangga, masa transisi memang dirancang agar tidak menimbulkan gangguan pada operasional perusahaan. Seluruh pelaku usaha akan memperoleh penjelasan lengkap sebelum kebijakan baru diberlakukan secara penuh. Dengan begitu, proses adaptasi dapat dilakukan secara bertahap dan terarah.
Ia menyebut tahap awal kebijakan difokuskan pada keterbukaan reporting atau pelaporan. Langkah itu menjadi fondasi agar pengawasan ekspor dapat dilakukan secara lebih jelas dan terukur. Pemerintah menilai sistem baru akan lebih baik setelah fine tuning selesai dilakukan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam masa peralihan.
Dalam keterangan tersebut, Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan baru memicu ketidakpastian di pasar. Penjelasan kepada investor akan dilakukan agar keputusan bisnis dapat disesuaikan sejak dini. Di sisi lain, kelanjutan ekspor oleh perusahaan existing menunjukkan aktivitas perdagangan tetap dijaga. Pemerintah berharap hal ini menjadi sinyal bahwa transisi berjalan aman dan terkendali.
IHSG bereaksi negatif
Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG tertekan setelah pengumuman kebijakan baru terkait tata kelola ekspor komoditas SDA. Indeks saham sempat melemah cukup dalam dan turun lebih dari 2 persen pada sesi perdagangan. Sentimen pasar dinilai terpengaruh oleh ketidakpastian awal setelah kebijakan diumumkan. Kondisi tersebut membuat investor lebih berhati-hati dalam mengambil posisi.
Meski sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55, IHSG akhirnya berbalik arah. Pada penutupan perdagangan, indeks parkir di level 6.318,50 setelah turun 52,179 poin atau 0,82 persen. Pergerakan ini mencerminkan respons pasar yang belum sepenuhnya stabil terhadap kebijakan baru. Pelaku pasar kini menunggu rincian lanjutan dari pemerintah.
Penurunan IHSG menunjukkan bahwa pasar masih mencermati dampak kebijakan terhadap emiten dan sektor terkait ekspor. Investor cenderung menunggu kepastian teknis sebelum kembali masuk ke pasar secara agresif. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan komunikasi pemerintah menjadi sangat penting. Kepastian jadwal dan mekanisme transisi dapat membantu meredakan tekanan sentimen di bursa.
Pasar menanti kepastian lanjutan
Ke depan, arah pasar akan sangat dipengaruhi oleh kejelasan implementasi kebijakan ekspor baru. Investor membutuhkan detail teknis agar dapat menilai dampaknya terhadap kinerja emiten komoditas. Jika proses transisi berlangsung mulus, tekanan terhadap pasar berpeluang mereda. Sebaliknya, ketidakpastian yang berkepanjangan dapat kembali menahan laju IHSG.
Pemerintah diharapkan konsisten memberikan penjelasan kepada dunia usaha selama masa peralihan. Transparansi dinilai penting agar pelaku pasar memahami bahwa perubahan ini tidak menghentikan ekspor. Dengan ekspor tetap berjalan di perusahaan existing, risiko gangguan operasional dapat ditekan. Kondisi tersebut menjadi faktor penyangga bagi kepercayaan investor.
Selain itu, pengawasan melalui pelaporan kepada Danantara akan menjadi sorotan dalam beberapa bulan ke depan. Mekanisme itu akan diuji untuk memastikan tujuan transparansi benar-benar tercapai. Jika sistem berjalan efektif, kebijakan baru berpotensi memperkuat tata kelola ekspor nasional. Namun, pasar tetap membutuhkan kepastian lebih lanjut sebelum kembali merespons positif.
