Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut ribuan menara telekomunikasi di Pulau Sumatra terdampak pemadaman listrik yang terjadi pada 22 Mei 2026. Gangguan pasokan daya itu memengaruhi layanan seluler di sejumlah wilayah, termasuk telepon dan internet, saat operator berupaya memulihkan jaringan secara bertahap. Hingga 23 Mei 2026 pukul 12.00 WIB, Komdigi mencatat 8.736 site telekomunikasi masih terdampak.
Jumlah tersebut turun 1.410 site dibandingkan kondisi pada 23 Mei 2026 pukul 00.00 WIB, ketika 10.146 site sempat mengalami down. Pemulihan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Komdigi, operator seluler, Balai Monitor SFR, serta dinas komunikasi dan informatika daerah. Dampak blackout ini tercatat meluas ke 10 provinsi dan 118 kabupaten/kota.
Dampak Blackout Telekomunikasi
Komdigi menjelaskan bahwa pemadaman listrik di Sumatra membuat base transceiver station atau BTS kehilangan pasokan daya. Kondisi itu memicu peningkatan jumlah site down dan mengganggu layanan komunikasi di banyak wilayah. Layanan telepon dan internet menjadi tidak stabil pada titik-titik yang terdampak.
Data Komdigi menunjukkan provinsi yang terdampak mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebaran gangguan terbesar tercatat di Sumatra Utara sebanyak 5.493 site atau 51,71 persen. Aceh menyusul dengan 1.904 site atau 48,13 persen, kemudian Sumatra Barat 565 site atau 13,95 persen.
Komdigi menegaskan bahwa angka pemulihan akan terus diperbarui secara berkala seiring perkembangan di lapangan. Pembaruan data diperlukan agar pemerintah dan operator dapat memetakan kebutuhan pemulihan secara lebih akurat. Langkah ini juga menjadi acuan untuk menentukan wilayah yang perlu mendapat prioritas penanganan.
Gangguan yang terjadi menunjukkan betapa eratnya ketergantungan layanan digital pada pasokan listrik yang andal. Ketika daya terputus, infrastruktur telekomunikasi ikut melemah dan layanan masyarakat langsung terdampak. Situasi ini membuat pemulihan listrik dan jaringan harus berjalan beriringan.
Koordinasi Pemulihan Layanan
Untuk mempercepat normalisasi, Komdigi berkoordinasi langsung dengan para operator seluler. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan kondisi jaringan dan penyesuaian langkah pemulihan di lapangan. Pemerintah juga mengawasi agar proses perbaikan berjalan sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
Selain itu, Komdigi menggandeng Balai Monitor SFR dan Diskominfo daerah guna memperkuat pemantauan. Kolaborasi ini penting agar informasi kondisi jaringan dapat diterima lebih cepat dan lebih presisi. Dengan begitu, keputusan pemulihan bisa diambil berdasarkan data terbaru.
Operator seluler juga diminta mengirim genset ke BTS yang terdampak. Langkah tersebut dipadukan dengan penyediaan daya cadangan agar layanan tetap beroperasi saat suplai listrik belum pulih. Prioritas diberikan kepada site penting yang menopang kebutuhan komunikasi masyarakat luas.
Di sisi lain, pengawalan distribusi bahan bakar untuk genset turut dilakukan agar perangkat cadangan tetap berfungsi. Tanpa pasokan bahan bakar yang memadai, proses pemulihan jaringan akan terhambat. Karena itu, rantai logistik menjadi bagian penting dalam penanganan gangguan ini.
Sebaran Gangguan di Daerah
Gangguan layanan seluler paling terasa di wilayah yang memiliki sebaran site padat. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan jumlah site terdampak paling besar, disusul Aceh dan Sumatra Barat. Konsentrasi gangguan di daerah tersebut membuat pemulihan memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar.
Komdigi menyampaikan bahwa total gangguan tersebar di 118 kabupaten dan kota. Artinya, dampak blackout tidak hanya dirasakan di pusat kota, tetapi juga merambat ke daerah penyangga dan wilayah yang bergantung pada satu jalur jaringan. Hal ini membuat stabilisasi layanan harus dilakukan secara merata.
Dalam situasi seperti ini, site yang lebih vital menjadi sasaran pemulihan lebih dahulu. Operator perlu memastikan jaringan dasar tetap tersedia untuk mendukung komunikasi darurat dan kebutuhan publik lainnya. Pendekatan bertahap ini dinilai paling efektif untuk menekan gangguan lanjutan.
Komdigi menilai pemantauan yang konsisten menjadi kunci agar kualitas layanan bisa segera kembali normal. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat melihat wilayah mana yang sudah pulih dan mana yang masih membutuhkan perhatian. Transparansi informasi juga penting untuk menjaga kepercayaan publik selama masa pemulihan.
Langkah Lanjutan Pemerintah
Pemerintah menempatkan pemulihan telekomunikasi sebagai bagian dari penanganan krisis yang lebih luas. Fokusnya bukan hanya menormalkan sinyal, tetapi juga memastikan masyarakat tetap terhubung saat kondisi listrik belum stabil. Karena itu, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat.
Komdigi menekankan bahwa pemulihan jaringan harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Setiap site yang kembali aktif akan membantu memperbaiki kualitas layanan di wilayah sekitarnya. Proses ini diharapkan mempercepat normalisasi akses komunikasi bagi warga Sumatra.
Dari sisi operator, penempatan genset dan daya cadangan menjadi strategi utama untuk menjaga layanan tetap hidup. Dukungan bahan bakar dan pengawasan teknis menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan. Tanpa dukungan tersebut, pemulihan berisiko melambat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa infrastruktur digital memerlukan dukungan energi yang andal. Pemadaman listrik dalam skala besar dapat langsung mengguncang ekosistem komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, kesiapan cadangan daya menjadi kebutuhan mendesak di wilayah rawan gangguan.
