Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tengah mengkaji kebijakan yang mewajibkan akun media sosial terverifikasi nomor telepon seluler. Langkah ini dibahas untuk memperjelas identitas pengguna, menekan kejahatan digital, dan memperkuat perlindungan masyarakat di ruang daring. Operator seluler XLSmart menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, karena dinilai dapat membantu validasi identitas yang lebih baik. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan penguatan sistem keamanan digital yang melibatkan Komdigi, Dukcapil, dan penyelenggara layanan terkait.
Director & Chief Regulatory Officer XLSmart, Merza Fachys, menyebut kebijakan itu sejalan dengan upaya perlindungan publik. Menurut dia, nomor yang dipakai di media sosial seharusnya benar-benar tercatat dan tervalidasi secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan di kantor XLSmart, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dukungan itu muncul di tengah pembahasan pemerintah mengenai verifikasi identitas akun medsos melalui nomor HP.
Verifikasi Medsos dan Nomor HP
XLSmart menilai verifikasi nomor HP untuk akun media sosial dapat menjadi lapisan perlindungan tambahan bagi pengguna. Merza Fachys mengatakan, integrasi resmi antara data nomor seluler dan identitas digital akan membantu memastikan akun lebih mudah ditelusuri. Ia menekankan bahwa nomor yang digunakan di media sosial idealnya berasal dari data yang sudah terdaftar dan tervalidasi. Dengan begitu, masyarakat diharapkan lebih aman dari penyalahgunaan akun anonim.
Menurut Merza, kebijakan tersebut dapat menjadi kekuatan baru dalam perlindungan masyarakat. Ia menilai pemakaian nomor seluler sebagai alat verifikasi bisa mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan digital. Selain itu, identitas yang jelas juga membuat pengguna lebih bertanggung jawab atas konten yang dibagikan. Dukungan industri telekomunikasi dinilai penting agar penerapan aturan berjalan lebih efektif.
Merza menegaskan, XLSmart akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan juga akan berkoordinasi dengan Komdigi dan Dukcapil agar prosesnya tertata dengan baik. Koordinasi itu dibutuhkan supaya integrasi data dapat berlangsung rapi dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Dalam pandangannya, keterlibatan banyak pihak akan membuat kebijakan lebih mudah diterapkan.
Penerapan verifikasi nomor HP di media sosial dinilai bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari perlindungan ekosistem digital. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan risiko akun palsu, penipuan, dan penyebaran informasi menyesatkan. Operator seluler pun melihat peluang untuk berperan aktif dalam penguatan keamanan digital nasional. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, identitas pengguna di ruang digital diharapkan semakin akurat.
Langkah Komdigi Atasi Ancaman
Gagasan ini bermula dari pernyataan Meutya Hafid dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Senin (18/5/2026). Saat itu, Komdigi menyampaikan sedang mengkaji agar akun media sosial divalidasi dengan nomor HP. Pemerintah masih membuka konsultasi publik sebelum aturan tersebut diterapkan secara resmi. Proses ini dilakukan agar kebijakan memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima masyarakat.
Meutya menjelaskan, saat ini pengguna media sosial belum wajib menyertakan nomor telepon. Karena itu, pemerintah tengah membahas skema yang membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas. Dengan nomor yang tercatat, setiap orang diharapkan bertanggung jawab atas tulisan dan konten yang diunggah. Menurut pemerintah, langkah ini penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih tertib.
Komdigi menilai anonimitas di media sosial kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks dan melakukan penipuan. Celah tersebut juga bisa digunakan untuk produksi konten ilegal tanpa mudah dilacak. Selain itu, ancaman lain seperti judi online dan scam digital turut menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, penguatan verifikasi identitas dipandang sebagai kebutuhan mendesak.
Pemerintah juga menyoroti maraknya konten berbahaya berbasis kecerdasan buatan, termasuk deepfake. Ancaman ini dinilai dapat memperburuk disinformasi dan menipu publik dengan tampilan yang tampak meyakinkan. Karena itu, kebijakan verifikasi akun dianggap bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di ruang digital. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan penyalahgunaan teknologi secara lebih efektif.
Biometrik Nomor Seluler
Selain verifikasi akun media sosial, pemerintah juga menyiapkan aturan registrasi biometrik untuk nomor seluler baru. Aturan itu mewajibkan perekaman wajah sebagai bagian dari proses pendaftaran. Kebijakan ini ditujukan agar data pelanggan seluler semakin valid dan sulit disalahgunakan. Dengan demikian, identitas pengguna dapat dipastikan lebih akurat sejak awal.
Merza Fachys menyebut aturan biometrik itu juga akan diterapkan. Menurut dia, langkah tersebut akan melengkapi kebijakan verifikasi nomor HP pada media sosial. Jika seluruh sistem saling terhubung, proses validasi identitas bisa berjalan lebih kuat. Hal itu juga dapat membantu operator dalam menjaga akurasi data pelanggan.
Dari sisi industri, penerapan biometrik dan verifikasi medsos membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Komdigi, Dukcapil, dan operator seluler perlu menyusun mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan hambatan teknis. Proses integrasi juga harus memperhatikan keamanan data pribadi pengguna. Dengan tata kelola yang baik, kebijakan dapat berjalan tanpa mengganggu layanan masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa pembahasan aturan ini masih berlangsung dan belum final. Konsultasi publik akan menjadi bagian penting sebelum kebijakan resmi diberlakukan. Dalam tahap itu, masukan dari masyarakat dan pelaku industri diharapkan dapat menyempurnakan rancangan aturan. Hasil akhirnya ditujukan untuk membangun ruang digital yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab.
Perlindungan Digital Masyarakat
Rencana verifikasi akun media sosial dengan nomor HP pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Dengan identitas yang jelas, ruang penyebaran hoaks dan penipuan diharapkan bisa dipersempit. Pemerintah juga ingin mendorong ekosistem digital yang lebih sehat bagi pengguna. Kebijakan ini menjadi bagian dari respons atas meningkatnya ancaman siber di Indonesia.
Di sisi lain, penerapan aturan tersebut perlu disusun agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi pengguna. Sistem harus mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Karena itu, aspek teknis, hukum, dan perlindungan data harus berjalan beriringan. Jika tidak dirancang matang, kebijakan berisiko menimbulkan persoalan baru.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Operator seluler, pemerintah, dan penyedia platform perlu memiliki standar yang sama dalam verifikasi identitas. Langkah ini juga harus dibarengi edukasi publik agar masyarakat memahami tujuan kebijakan. Dengan begitu, penerapannya dapat diterima sebagai upaya perlindungan, bukan sekadar pembatasan.
Jika dijalankan dengan hati-hati, verifikasi nomor HP pada akun medsos bisa menjadi instrumen penting untuk keamanan digital nasional. Kebijakan ini berpotensi mengurangi akun anonim yang kerap dipakai untuk penyalahgunaan. Di saat yang sama, pengguna media sosial diharapkan lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang publik digital. Pemerintah pun menargetkan ruang digital yang lebih transparan, aman, dan tertata.
