Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa posisi utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun per akhir Maret 2026, naik Rp 282,52 triliun dibanding Desember 2025. Data itu disampaikan dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin kemarin. Purbaya menegaskan utang masih dalam kategori aman karena rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di sekitar 40,75%, jauh di bawah batas aman UU Keuangan Negara sebesar 60%.
Dari sisi pembanding internasional, ia menegaskan rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan banyak negara. Singapura dilaporkan sekitar 180% terhadap PDB, Malaysia lebih dari 60%, dan Thailand juga menunjukkan tingkat utang yang tinggi. Ia menekankan bahwa perbandingan tersebut menunjukkan Indonesia tetap berhati-hati dalam pengelolaan utang jika dibandingkan dengan negara maju seperti AS maupun Jepang.
Rasio Utang Aman
Purbaya menjelaskan rasio utang terhadap PDB Indonesia sekitar 40% lebih rendah dibanding banyak negara, termasuk acuan 60% yang lazim dipakai di Eropa. Pernyataan tersebut menegaskan posisi utang nasional yang aman di tengah dinamika fiskal. Ia menekankan tidak ada kekhawatiran signifikan terkait kemampuan membayar kewajiban.
Menurut dia, perbandingan dengan negara tetangga menunjukkan Indonesia lebih berhati-hati. Singapura tercatat sekitar 180% terhadap PDB, Malaysia lebih dari 60%, dan Thailand juga menunjukkan angka yang tinggi. Namun, dibanding AS atau Jepang, posisinya tetap lebih konservatif.
Purbaya menyarankan publik menilai kinerja fiskal secara menyeluruh. Ia menekankan manajemen utang yang cermat dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap fokus pada stabilitas pembiayaan dan defisit yang terkontrol.
Komposisi Utang
Data DJPPR Kementerian Keuangan menunjukkan utang pemerintah akhir Maret 2026 terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang ditempuh melalui SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun atau 87,22 persen. Sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Dengan komposisi tersebut, instrumen SBN menjadi bagian dominan pembiayaan negara. Hal ini mencerminkan preferensi kebijakan utang yang berfokus pada pembiayaan berjangka panjang. DJPPR menegaskan bahwa proporsi ini konsisten dengan praktik manajemen utang yang hati-hati.
Kementerian menegaskan bahwa komposisi utang mencerminkan upaya menjaga stabilitas fiskal. Rasio utang terhadap PDB tetap berada di jalur aman. Informasi kinerja utang ini disiapkan untuk transparansi publik.
Perkembangan Utang
Angka utang menunjukkan kenaikan dari Rp 9.637,90 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp 9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026. Kenaikan tersebut mencapai Rp 282,52 triliun dan mencerminkan dinamika pembiayaan fiskal jangka pendek hingga menengah. Purbaya menegaskan bahwa peningkatan ini masih dikelola secara hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.
Secara garis besar, peningkatan utang didukung oleh dominasi SBN dalam struktur pembiayaan. Kebijakan ini menunjukkan fokus pada pembiayaan jangka panjang dan pengendalian risiko utang. DJPPR menekankan bahwa tren ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen utang.
Pejabat terkait menegaskan bahwa utang negara tetap berada pada koridor aman meski volumenya meningkat. Pembaruan data utang secara berkala diprioritaskan untuk menjaga transparansi publik. Analisis terhadap dinamika utang akan terus disampaikan ke publik secara rutin.
