Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi perhatian global karena dinilai mampu mengubah cara perangkat terhubung ke jaringan komunikasi. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) melihat peluang besar bagi industri nasional, meski implementasinya masih dibayangi persoalan regulasi dan kedaulatan data.
Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menyebut D2D terbagi menjadi dua model utama, yakni direct-to-cell dan direct IoT. Menurut dia, ponsel dan sensor dapat terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada infrastruktur darat seperti BTS.
Teknologi D2D Makin Menarik
Rusdianto menjelaskan bahwa direct-to-cell memungkinkan ponsel menerima koneksi satelit secara langsung. Model ini dinilai relevan untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan seluler secara optimal.
Di sisi lain, direct IoT membuka peluang besar bagi perangkat sensor di sektor maritim, industri, hingga logistik. Data dari sensor dapat dikirim secara real-time tanpa harus melewati pengumpul data terlebih dahulu.
Menurut ASSI, perkembangan ini akan memperluas cakupan layanan satelit di Indonesia. Teknologi tersebut juga dapat mendukung kebutuhan komunikasi pada situasi darurat dan daerah terpencil.
Rusdianto menilai, daya tarik D2D tidak hanya terletak pada konektivitas, tetapi juga efisiensi sistem. Dengan jalur langsung ke satelit, proses transmisi data dapat berlangsung lebih sederhana dan cepat.
Regulasi D2D Masih Dikaji
Meski potensinya besar, penerapan D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan aturan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, atau Komdigi, masih mengkaji model operasional dan penggunaan spektrum frekuensi.
Saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Namun, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung pengembangan layanan secara luas.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU juga tengah membahas tambahan alokasi frekuensi. Langkah itu diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.
ASSI menilai proses regulasi ini penting agar implementasi teknologi berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru. Kepastian aturan juga dibutuhkan agar industri dapat menyiapkan investasi dengan lebih terarah.
Spektrum D2D Masih Terbatas
Dalam pengembangannya, D2D dikenal memiliki dua pendekatan teknologi, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sedangkan model regeneratif menjadikan satelit berfungsi layaknya operator seluler.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji skema operasional yang paling sesuai. Opsi yang paling mungkin adalah satelit menjadi perpanjangan dari BTS melalui model transparan.
Pendekatan itu dinilai lebih realistis karena dapat menyesuaikan dengan ekosistem telekomunikasi yang sudah berjalan. Namun, keterbatasan spektrum tetap menjadi tantangan utama dalam tahap awal implementasi.
ASSI memandang penguatan infrastruktur harus diiringi kesiapan teknis dan kebijakan yang matang. Tanpa itu, teknologi D2D berisiko sulit berkembang secara optimal di pasar domestik.
Kedaulatan Data Jadi Sorotan
Selain regulasi, ASSI menekankan pentingnya kedaulatan dalam penerapan D2D di Indonesia. Idealnya, infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri agar manfaat ekonomi tidak keluar dari ekosistem nasional.
Rusdianto mengakui bahwa hal tersebut membutuhkan waktu, investasi besar, dan kesiapan industri. Karena itu, langkah awal yang dinilai paling penting adalah memastikan data tetap berada di Indonesia.
Menurut dia, data konsumen harus tetap landing di dalam negeri meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing. Prinsip ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan digital dan perlindungan pengguna.
Persaingan global di sektor satelit juga semakin intens, dengan pemain seperti Starlink, Amazon, dan perusahaan asal China mengembangkan konstelasi LEO berskala besar. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam era teknologi direct-to-device.
