Teknologi direct-to-device atau D2D mulai menjadi sorotan global karena berpotensi mengubah cara perangkat terhubung ke jaringan satelit. Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, sekaligus tantangan pada aspek regulasi dan kedaulatan data. Ketua Umum ASSI Rusdianto Yuli Hermansyah menyebut D2D mencakup koneksi langsung ke ponsel dan perangkat Internet of Things. Ia menegaskan Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi satelit dunia.
Menurut Rusdianto, D2D dapat memotong ketergantungan pada infrastruktur darat seperti menara BTS. Teknologi ini juga memungkinkan sensor di sektor maritim, industri, dan logistik mengirim data secara real-time ke satelit. Di tengah dinamika geopolitik, kebutuhan akan layanan Positioning, Navigation, and Timing atau PNT turut meningkat. Banyak negara kini berupaya membangun sistem navigasi sendiri sebagai alternatif dari GPS.
Teknologi D2D dan Peluang
Rusdianto menjelaskan, teknologi D2D terbagi dalam dua kategori utama, yaitu direct-to-cell dan direct IoT. Direct-to-cell memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa perangkat tambahan. Sementara itu, direct IoT menghubungkan sensor ke satelit tanpa harus melalui pengumpul data terlebih dahulu. Model ini dinilai dapat memperluas jangkauan komunikasi di wilayah yang belum terlayani jaringan terestrial.
Dalam skema yang dijelaskan ASSI, sensor IoT yang sebelumnya mengirim data ke pengumpul akan diarahkan langsung ke satelit. Perubahan ini dinilai efisien karena mengurangi tahapan pengiriman data. Selain itu, koneksi langsung ke satelit berpotensi mempercepat transfer informasi dari lokasi terpencil. Potensi tersebut membuat D2D menarik bagi sektor kelautan, pertambangan, hingga kebencanaan.
ASSI melihat peluang tersebut tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga pada penguatan ekosistem satelit nasional. Jika dimanfaatkan dengan tepat, D2D dapat menjadi solusi bagi kebutuhan konektivitas yang semakin luas. Namun, pengembangan teknologi ini tetap memerlukan kesiapan industri dan kebijakan yang selaras. Tanpa itu, peluang besar yang muncul bisa sulit dimaksimalkan.
Regulasi Jadi Tantangan Utama
Di Indonesia, implementasi D2D masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah mengkaji model operasional dan penggunaan spektrum frekuensi. Saat ini, layanan D2D baru dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service atau MSS. Meski begitu, kapasitas bandwidth yang tersedia masih terbatas untuk mendukung kebutuhan jangka panjang.
Di tingkat global, International Telecommunication Union atau ITU masih membahas tambahan alokasi frekuensi. Proses ini diperkirakan baru menghasilkan keputusan pada akhir 2027 atau awal 2028. Kondisi tersebut membuat adopsi D2D di berbagai negara masih berada pada fase awal. Indonesia pun perlu menyiapkan posisi yang jelas agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.
ASSI menilai pemerintah harus memastikan kebijakan yang disusun tidak menghambat inovasi. Di sisi lain, aturan juga harus memberi kepastian bagi operator dan pelaku industri. Keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan nasional menjadi kunci. Tanpa kepastian regulasi, investasi di sektor ini berisiko berjalan lambat.
Model Bisnis Masih Dikaji
Selain soal regulasi, model bisnis D2D di Indonesia juga masih dalam tahap pembahasan. Ada dua pendekatan utama yang berkembang, yakni model transparan dan model regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada untuk diteruskan melalui satelit. Sementara itu, model regeneratif memungkinkan satelit berfungsi seperti operator seluler dengan jaringan inti sendiri.
Rusdianto menyebut Indonesia masih mengkaji apakah layanan ini nantinya akan dijalankan oleh operator seluler atau oleh satelit. Menurut dia, kecenderungan awal mengarah pada model transparan. Dalam skema tersebut, satelit berperan sebagai perpanjangan dari BTS yang ada. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Meski begitu, pilihan model bisnis akan sangat menentukan arah industri satelit nasional. Keputusan yang tepat bisa mempercepat adopsi layanan, sekaligus menekan biaya implementasi. Sebaliknya, desain yang terlalu rumit berpotensi memperlambat pasar. Karena itu, pemerintah dan industri perlu duduk bersama sejak awal.
Data dan Kedaulatan Digital
ASSI menekankan bahwa penerapan D2D tidak boleh mengabaikan isu kedaulatan digital. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, kebutuhan investasi untuk membangun ekosistem seperti itu sangat besar dan memerlukan waktu panjang. Karena itu, langkah bertahap dinilai lebih mungkin diterapkan.
Salah satu usulan utama ASSI adalah memastikan data dari layanan D2D tetap landing di Indonesia. Meski infrastruktur satelit melibatkan pihak asing, pengelolaan data dinilai harus tetap berada di wilayah hukum nasional. Hal ini penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan data konsumen. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital.
Persaingan global di sektor satelit turut mempertegas urgensi langkah tersebut. Selain Starlink, pemain lain seperti Amazon dan perusahaan asal China juga tengah membangun konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar. Situasi ini membuat masa depan industri satelit dipengaruhi oleh kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru. Pemerintah, menurut ASSI, harus sigap agar Indonesia tidak tertinggal dalam gelombang perubahan ini.
