Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah dinilai kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di tengah pelemahan rupiah. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi perjalanan tersebut dan menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara. Pemerintah, melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari, menegaskan setiap lawatan Presiden tetap mengutamakan kepentingan nasional.
Qodari menyampaikan bahwa masukan dari Dino dihargai sebagai aspirasi publik, namun pemerintah memiliki pertimbangan lain dalam menyusun agenda kenegaraan. Ia menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis, misalnya, sudah dirancang jauh hari dan memuat pembahasan kerja sama strategis di sejumlah sektor. Menurutnya, agenda itu tidak semata-mata perjalanan seremonial, melainkan bagian dari diplomasi aktif Indonesia.
Kunjungan Luar Negeri Prabowo
Qodari menilai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan diplomasi tingkat tinggi. Ia menekankan bahwa setiap perjalanan disusun berdasarkan agenda yang telah dipetakan sebelumnya. Karena itu, pemerintah menilai keberangkatan kepala negara ke luar negeri tetap memiliki nilai strategis.
Dalam kunjungan ke Prancis, Qodari menyebut pembahasan mencakup kerja sama pertahanan, pendidikan, dan energi. Selain itu, ada pula topik lain yang dinilai penting bagi kepentingan ekonomi dan teknologi nasional. Pemerintah melihat forum semacam itu sebagai ruang untuk memperluas jejaring kerja sama bilateral.
Qodari mengatakan hasil pertemuan semacam itu tidak hanya berkaitan dengan penandatanganan nota kerja sama. Lebih dari itu, hubungan antarpemimpin dinilai dapat membuka akses komunikasi yang lebih cepat ketika Indonesia membutuhkan dukungan. Menurutnya, modal diplomasi seperti ini sulit diperoleh jika interaksi antarnegara tidak dijaga secara intensif.
Ia juga menegaskan bahwa lawatan Presiden bukan dilakukan tanpa arah, melainkan untuk mencapai target politik luar negeri. Dalam pandangannya, kehadiran langsung kepala negara masih memiliki bobot simbolik dan substansial. Hal tersebut disebut penting untuk menjaga posisi Indonesia di tengah dinamika global.
Alasan Kunjungan Luar Negeri
Qodari menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kunjungan luar negeri adalah memperkuat hubungan antar pemimpin negara. Kedekatan personal dan komunikasi langsung dinilai memudahkan penyelesaian isu strategis. Pemerintah menilai hal itu sebagai bagian dari investasi diplomatik jangka panjang.
Ia mencontohkan, ketika Indonesia membutuhkan dukungan pada isu krusial, hubungan baik dengan negara lain dapat menjadi keuntungan tersendiri. Menurutnya, tidak semua negara memiliki akses diplomatik yang setara dalam situasi serupa. Karena itu, pertemuan tingkat tinggi dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional.
Di sisi lain, pemerintah memahami adanya kritik publik terkait intensitas perjalanan Presiden. Qodari menilai kritik tersebut wajar selama disampaikan untuk mendorong efisiensi. Namun, ia menekankan bahwa ukuran utama tetap pada manfaat yang dihasilkan bagi negara.
Pemerintah juga menyebut setiap agenda luar negeri selalu melalui pertimbangan lintas sektor. Aspek keamanan, diplomasi, hingga peluang kerja sama ekonomi ikut dihitung sebelum keberangkatan dilakukan. Dengan demikian, perjalanan Presiden tidak diputuskan secara spontan.
Biaya Kunjungan Luar Negeri
Dino Patti Djalal menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan setiap kali kepala negara melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia menyebut pengeluaran itu mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi. Dalam penjelasannya, satu perjalanan dapat menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Menurut Dino, pengeluaran sebesar itu layak dievaluasi apabila agenda yang dibawa tidak terlalu mendesak. Ia mengingatkan bahwa anggaran negara perlu digunakan secara cermat, terlebih di tengah tekanan ekonomi. Pandangan tersebut ia sampaikan sebagai dorongan agar diplomasi tetap efisien.
Ia juga mengusulkan agar komunikasi jarak jauh lebih sering dimanfaatkan, seperti video call, Zoom, atau telepon. Cara itu dinilai dapat menekan biaya tanpa mengurangi intensitas komunikasi diplomatik. Selain itu, pertemuan di forum internasional disebut bisa menjadi alternatif yang lebih hemat.
Dino menilai pengelolaan perjalanan luar negeri harus dilakukan secara profesional dan direncanakan secara matang. Menurutnya, kebijakan itu akan membantu menjaga efektivitas diplomasi sekaligus efisiensi anggaran. Ia pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola kunjungan kepala negara.
Saran Diplomasi Luar Negeri
Selain efisiensi, Dino mengusulkan agar Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjaga intensitas hubungan diplomatik tanpa harus terus bepergian ke luar negeri. Ia mencontohkan pola yang dilakukan Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Dino menilai menerima tamu di dalam negeri juga memberi keuntungan simbolik bagi Indonesia. Negara lain akan datang ke Jakarta, sehingga biaya perjalanan dapat ditekan. Pada saat yang sama, Indonesia tetap menunjukkan diri sebagai pusat dialog diplomatik yang aktif.
Ia juga menyarankan agar sebagian misi diplomatik taktis dioperasikan melalui Menteri Luar Negeri Sugiono. Dengan pembagian peran tersebut, Presiden dapat fokus pada agenda yang paling strategis. Menurut Dino, skema ini bisa membuat diplomasi lebih efisien dan terukur.
Di tengah perdebatan itu, pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah luar negeri Presiden akan terus dinilai berdasarkan manfaatnya. Qodari menilai kritik publik penting sebagai pengingat agar agenda diplomasi tetap akuntabel. Namun, ia memastikan tujuan utama pemerintah tetap sama, yakni memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
