Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG setelah pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Usaha Milik Negara, Danantara Sumberdaya Indonesia, pada Rabu, 20 Mei. Ia menilai pasar masih bereaksi hati-hati karena belum memahami dampak kebijakan baru tersebut terhadap dunia usaha dan emiten di bursa.
Menurut Purbaya, ketidakpastian membuat sebagian pelaku pasar memilih menjual saham lebih dulu. Ia optimistis kondisi itu bersifat sementara, karena pasar akan melihat manfaat kebijakan setelah tujuan pembentukan badan ekspor tersebut semakin jelas.
Sentimen pasar IHSG
Purbaya mengatakan pasar belum sepenuhnya menangkap dampak positif dari kebijakan BUMN khusus ekspor. Karena belum ada kejelasan penuh, sebagian investor memilih mengambil posisi aman dengan melepas saham.
Ia menyebut pola seperti itu wajar terjadi ketika muncul kebijakan baru yang memicu ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, pasar biasanya bereaksi cepat sebelum menghitung manfaat jangka panjang.
“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu,” kata Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Mei 2026. Ia menegaskan reaksi pasar tersebut belum tentu mencerminkan nilai fundamental perusahaan.
Menurut dia, tekanan pada IHSG lebih banyak dipengaruhi persepsi awal ketimbang dampak riil kebijakan. Setelah pasar memahami arah kebijakan, sentimen diyakini akan membaik secara bertahap.
Tata kelola ekspor SDA
Purbaya menjelaskan pembentukan badan baru itu bertujuan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pemerintah juga ingin menutup celah praktik under invoicing yang merugikan penerimaan negara.
Ia menilai selama ini ada peluang permainan harga dalam transaksi ekspor tertentu. Dengan skema penjualan yang lebih terpantau, nilai transaksi diharapkan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa nilai penjualan yang tercatat akan lebih akurat dan transparan.
Purbaya meyakini tata kelola yang lebih baik akan memberi manfaat bagi negara dan pelaku usaha. Menurut dia, perusahaan justru bisa memperoleh keuntungan yang lebih sehat dan terukur.
Dampak bagi emiten
Purbaya menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan valuasi perusahaan yang tercatat di bursa. Menurut dia, laporan keuangan emiten akan lebih merefleksikan kinerja penjualan yang sebenarnya.
Ia mencontohkan, ketika praktik kurang bayar dan manipulasi nilai ekspor tertutup, perusahaan dapat menunjukkan performa yang lebih jujur. Kondisi itu pada akhirnya bisa memperkuat kepercayaan investor terhadap emiten terkait.
“Jadi perusahaannya juga akan untung,” katanya. Ia menambahkan bahwa keuntungan itu dapat muncul dari perbaikan struktur bisnis dan pencatatan pendapatan yang lebih bersih.
Purbaya pun menyebut emiten yang terhubung dengan ekspor komoditas berpeluang meraih penilaian pasar yang lebih baik. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga pemegang saham di pasar modal.
Kebijakan ekspor satu pintu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa seluruh ekspor sumber daya alam akan dikelola melalui satu pintu. Skema itu akan dijalankan lewat BUMN yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Komoditas yang masuk dalam tahap awal mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferro alloy. Pemerintah menilai pengelolaan terpusat diperlukan agar alur ekspor lebih tertib dan mudah diawasi.
Prabowo menyampaikan kebijakan itu dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei. Ia menegaskan penjualan hasil sumber daya alam harus melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan satu pintu ini dipandang sebagai upaya memperkuat kontrol negara atas perdagangan komoditas strategis. Di sisi lain, pasar kini menunggu penjelasan teknis agar pelaku usaha dapat menilai dampaknya secara lebih pasti.
