Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman terkait pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis MBG. Pencopotan Luky Alfirman dilakukan pada 21 April 2026, disertai dengan pencopotan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu pada hari yang sama. Kantor Purbaya di Jakarta Pusat menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan pada Senin, 11 Mei 2026.
Purbaya mengaku sempat kecolongan soal realisasi anggaran motor listrik untuk MBG dan menegaskan bahwa pengadaan itu ia tolak pada tahun sebelumnya. Ia menjelaskan kebocoran terjadi karena celah pada sistem Direktorat Jenderal Anggaran yang memungkinkan pengadaan itu lolos. Sambil meninjau perbaikan, ia menekankan bahwa perangkat lunak yang menjadi saringan utama kini diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Kronologi singkat
Pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dilakukan pada 21 April 2026, sebagai bagian dari reshuffle di lingkungan Kementerian Keuangan. Langkah itu mencerminkan upaya menjaga akuntabilitas anggaran dan evaluasi program MBG. Prosesnya dilaksanakan di Jakarta, dengan fokus pada tata kelola realisasi anggaran MBG.
Pada hari yang sama, kementerian juga mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu, menandai perubahan penting di jajaran atas. Pengunduran keduanya terjadi seiring dengan evaluasi program MBG yang ramai diperbincangkan publik. Keputusan tersebut menimbulkan respons dari berbagai pihak di lingkungan kementerian.
Langkah-langkah tersebut terkait dengan pengadaan 21.801 motor listrik untuk MBG yang menjadi sorotan serius. Kabarnya, angka dan mekanisme persetujuannya menjadi permasalahan utama dalam proses ini. Pihak kementerian menegaskan fokus pada akuntabilitas dan perbaikan proses persetujuan anggaran ke depan.
Kebijakan pengadaan motor listrik untuk MBG memicu pertanyaan soal mekanisme persetujuan anggaran yang dilalui kementerian. Banyak pihak menilai ada celah yang memungkinkan pengadaan besar itu disetujui meski tidak sesuai rencana. Penerapan proses audit internal pun menjadi sorotan utama setelah kejadian ini.
Purbaya menegaskan bahwa ia telah menolak pengadaan itu pada tahun sebelumnya, sehingga celah tersebut perlu ditutup. Ia menjelaskan langkah perbaikan yang diambil untuk memastikan tidak ada pengadaan serupa yang lolos lagi. Mantan Dirjen Anggaran juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi anggaran dan integritas institusi.
Perbaikan pada perangkat lunak SPPG menjadi fokus utama agar proses persetujuan tidak lagi kebobolan. Pejabat kementerian menyatakan bahwa sistem akan diaudit secara berkala untuk meningkatkan respons terhadap ancaman kebocoran. Upaya ini diharapkan menambah kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
