Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mengguyur pasar obligasi sebesar Rp2 triliun per hari untuk meredakan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Langkah itu ditempuh setelah rupiah melemah signifikan pada periode Januari hingga April, yang disebutnya dipengaruhi arus keluar modal dari pasar obligasi domestik. Purbaya menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia menilai tekanan yang muncul masih dapat dikelola karena nilai penarikan dana pada periode tersebut relatif tidak terlalu besar dibandingkan kapasitas kas pemerintah. Target utama kebijakan ini adalah mengembalikan imbal hasil atau yield obligasi ke level sebelumnya agar pasar kembali stabil. Dengan stabilnya obligasi, pemerintah berharap minat investor asing membaik dan tekanan pada nilai tukar rupiah berkurang.
Langkah Stabilisasi
Purbaya menjelaskan bahwa intervensi dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tersedia saat ini. Salah satu sumber yang disebutkan adalah Saldo Anggaran Lebih atau SAL yang nilainya telah meningkat menjadi Rp434 triliun. Menurut dia, posisi kas tersebut memberi ruang yang cukup besar untuk menjaga stabilitas pasar.
Ia menilai jumlah outflow yang terjadi dari Januari sampai April, sekitar Rp21 triliun, masih dapat ditangani. Karena itu, pemerintah memilih bergerak cepat sebelum tekanan di pasar obligasi menjalar lebih jauh ke nilai tukar rupiah. Strategi ini juga ditujukan untuk menjaga sentimen pasar tetap tenang di tengah ketidakpastian global.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan langkah spontan, melainkan bagian dari pengelolaan likuiditas yang lebih terukur. Pemerintah, kata dia, tidak ingin menunggu gejolak membesar sebelum masuk ke pasar. Dengan pendekatan itu, stabilitas obligasi diharapkan bisa dipertahankan lebih lama.
Ia menambahkan bahwa dana Rp2 triliun per hari bukanlah batas yang kaku, melainkan besaran awal yang dianggap efektif. Jika diperlukan, pemerintah dapat menyesuaikan besaran intervensi sesuai kondisi pasar. Fokus utamanya adalah memastikan harga obligasi tidak bergerak terlalu liar.
Sumber Dana Pemerintah
Ketika ditanya apakah seluruh dana intervensi berasal dari SAL, Purbaya tidak memberikan jawaban rinci. Ia menyebut pemerintah memakai seluruh sumber dana yang tersedia secara optimal. Namun, ia menegaskan bahwa SAL bukan satu-satunya sumber yang bisa dimanfaatkan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki fleksibilitas dalam mengelola kas negara. Dalam praktiknya, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pengelolaan likuiditas lain sesuai kebutuhan. Kendati demikian, Purbaya memilih tidak membeberkan detail sumber dana tambahan tersebut.
Menurut dia, informasi terkait komposisi dana bukan hal yang perlu dibuka secara terbatas kepada publik. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah hasil akhirnya, yakni pasar tetap stabil dan kepercayaan investor terjaga. Dengan demikian, fokus kebijakan tetap berada pada efektivitas, bukan pada rincian teknis sumber dana.
Purbaya juga menegaskan bahwa kondisi kas negara saat ini masih kuat untuk mendukung langkah tersebut. Ia menyebut pemerintah masih memiliki cadangan yang cukup untuk terus melakukan intervensi bila diperlukan. Karena itu, ruang gerak fiskal dinilai belum tertekan dalam waktu dekat.
Opsi Bantuan Tambahan
Selain mengandalkan kas pemerintah, Purbaya menyebut masih ada dukungan dari badan usaha di bawah Kementerian Keuangan. Dua lembaga yang disebut ialah PT Sarana Multi Infrastruktur dan Indonesia Investment Authority. Keduanya dapat menjadi cadangan bantuan apabila situasi pasar membutuhkan respons tambahan.
Ia menilai keberadaan lembaga-lembaga tersebut memberi ketenangan bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar obligasi. Jika kondisi memburuk, dukungan itu dapat digunakan untuk memperkuat intervensi. Namun, Purbaya menegaskan bahwa opsi tersebut belum diperlukan saat ini.
Dalam penjelasannya, ia mengatakan pemerintah masih mampu bergerak sendiri tanpa meminta bantuan pihak lain. Artinya, kapasitas internal Kementerian Keuangan dinilai cukup untuk menangani tekanan pasar yang muncul. Pernyataan itu sekaligus menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi volatilitas jangka pendek.
Purbaya menyebut dirinya masih memiliki banyak cadangan tenaga bantuan bila keadaan mendesak. Karena itu, pemerintah belum perlu melibatkan pihak lain secara lebih luas. Pendekatan ini dipilih agar stabilisasi pasar dapat dilakukan cepat dan terarah.
Danantara Belum Dilibatkan
Purbaya memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara belum diminta turun tangan. Menurut dia, pemerintah belum membutuhkan bantuan lembaga tersebut untuk menjaga stabilitas pasar obligasi. Kondisi kas yang ada dinilai masih mencukupi untuk menjalankan langkah intervensi.
Ia menambahkan bahwa saat ini pemerintah baru melakukan cash management untuk memastikan harga obligasi tetap stabil. Selama kemampuan internal masih memadai, kementerian akan mengerjakan penanganan itu sendiri. Sikap tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya negara.
Dengan menjaga pasar obligasi, pemerintah berharap investor asing kembali melirik aset keuangan Indonesia. Aliran dana masuk dinilai penting untuk menopang rupiah dan menekan gejolak di pasar. Pada saat yang sama, stabilitas yield diharapkan membantu menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.
Langkah Purbaya juga memperlihatkan bahwa pengelolaan kas negara kini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Di tengah tekanan global, pemerintah berupaya memastikan pasar tetap percaya pada fundamental Indonesia. Kebijakan ini akan terus dipantau seiring perkembangan nilai tukar dan arus modal.
