Pada 11 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran terkait pelolosan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengadaan motor listrik. Langkah tersebut juga diikuti dengan pencopotan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu pada waktu yang sama. Pernyataan disampaikan di kantor APBN KiTA di Jakarta Pusat pada Senin.
Menurut Purbaya, pelolosan itu terjadi karena adanya celah pada sistem yang dipakai Direktorat Jenderal Anggaran. Langkah perbaikan sistem telah dibuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Beliau juga menegaskan bahwa ia sempat menolak pengadaan motor tersebut pada tahun lalu ketika celah terdeteksi.
Peninjauan ini telah menjadi fokus utama dalam upaya menjaga akuntabilitas program MBG dan tata kelola anggaran negara, di mana setiap pengadaan diawasi secara lebih ketat. Pihak kementerian menegaskan bahwa perubahan personel juga bertujuan memperkuat pengawasan pelaksanaan program gizi nasional. Purbaya menegaskan bahwa evaluasi berlanjut seiring dengan implementasi kebijakan yang lebih transparan.
Perbaikan Sistem
Pada segmen ini, kementerian mengakui adanya celah pada sistem SPPG yang memungkinkan lolosnya pengadaan motor listrik untuk MBG. Direktorat Jenderal Anggaran telah menindaklanjuti dengan perbaikan perangkat lunak terkait. Perbaikan mencakup peningkatan deteksi serta alur persetujuan pengadaan di masa mendatang.
Pengembang perangkat lunak SPPG turut diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kerentanan yang sempat teramati. Kementerian menegaskan bahwa perbaikan ini akan mengurangi peluang kebobolan ke depan. Selain itu, upaya peningkatan audit internal dan kontrol operasional juga akan ditingkatkan guna memastikan kepatuhan prosedur.
Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi pengadaan dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Masyarakat diperkuat pemantauan melalui kanal resmi pemerintah terkait anggaran dan realisasi program gizi nasional. Pihak otoritatif menegaskan bahwa perbaikan sistem akan berjalan secara berkelanjutan seiring dengan implementasi kebijakan baru.
Dampak Kebijakan
Dampak kebijakan ini meliputi perubahan penanggung jawab di jajaran Dirjen Anggaran serta penegasan kompetensi pengawasan terhadap setiap pengadaan di masa mendatang. Beberapa pegawai yang terkait dengan proses pelolosan diminta memastikan kelayakan setiap pengadaan ke depannya. Para pembuat kebijakan menilai langkah tegas ini sebagai upaya menjaga integritas program MBG.
Pengamat ekonomi menilai bahwa tindakan tegas ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran negara. Kebijakan ini juga dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah serius menindak temuan pelanggaran anggaran. Kemenkeu berkomitmen mengomunikasikan progresnya secara rutin melalui kanal resmi untuk menjaga transparansi.
Ke depan, program MBG tetap berjalan dengan mekanisme pengawasan yang lebih rapat agar tidak terjadi kebocoran serupa. Pemerintah berjanji menjaga akuntabilitas program-program gizi nasional melalui pemantauan yang berkelanjutan. Upaya reformasi ini dianggap penting bagi stabilitas fiskal dan kepercayaan publik terhadap manajemen anggaran nasional.
