Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dipandang sekadar sebagai komoditas ekonomi. Dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 1 Juni 2026, ia menekankan bahwa sumber daya alam adalah amanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Prabowo juga menyoroti arah pembangunan ekonomi yang menurutnya tidak cukup diukur dari angka statistik semata. Ia menegaskan pertumbuhan harus hadir dalam bentuk kehidupan yang lebih baik, mulai dari kecukupan gizi anak, kesejahteraan petani, keadilan bagi nelayan, hingga kesempatan kerja yang layak bagi pekerja.
Ekonomi rakyat sebagai prioritas
Prabowo menilai pembangunan ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menyebut anak-anak Indonesia, terutama yang paling lemah dan paling miskin, harus mendapat gizi yang cukup. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kelompok rentan tertinggal dari manfaat pertumbuhan.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada petani. Pemerintah, kata Prabowo, harus memastikan pupuk tersedia tepat waktu dan dengan harga yang benar. Dengan begitu, produktivitas pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani lebih terjamin.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti nasib nelayan yang perlu mendapat akses pasar yang adil. Ia menegaskan nelayan harus dibantu dan diberdayakan agar memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, pembangunan yang adil harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.
Nilai tambah sumber daya alam
Prabowo menilai selama ini harga berbagai komoditas Indonesia masih kerap ditentukan pihak luar. Ia menyebut kondisi tersebut membuat Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dalam mengelola kekayaan alam sendiri. Karena itu, ia menilai perlu ada perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam.
Selain soal harga, ia juga menyoroti aliran keuntungan yang menurutnya masih banyak mengalir ke luar negeri. Prabowo menegaskan sebagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam seharusnya tinggal dan berputar di dalam negeri. Hal itu penting agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia.
Untuk memperkuat posisi nasional, pemerintah disebut akan mendorong hilirisasi industri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas dalam negeri sebelum diekspor. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Ekspor satu pintu diperkuat
Salah satu langkah yang akan didorong pemerintah adalah kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kebijakan ini akan dijalankan melalui Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI. Prabowo menyebut mekanisme tersebut dibutuhkan agar pengelolaan ekspor lebih terarah dan terkontrol.
Melalui skema itu, pemerintah ingin memperkuat pengawasan terhadap alur ekspor komoditas strategis. Langkah ini juga diharapkan mampu menutup celah kebocoran nilai ekonomi dari sumber daya alam nasional. Dengan tata kelola yang lebih rapi, negara berpeluang memperoleh manfaat fiskal dan devisa yang lebih besar.
Prabowo juga menyinggung pentingnya pengelolaan devisa hasil ekspor secara lebih kuat. Menurutnya, devisa harus mampu memberi dampak bagi perekonomian nasional, bukan justru mengalir keluar tanpa manfaat yang memadai. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Pembangunan harus terasa nyata
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan. Ia menilai ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika rakyat merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada hasil yang nyata.
Ia mengaitkan pesan tersebut dengan semangat Pancasila sebagai dasar bernegara. Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip itu menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi ke depan.
Prabowo menutup pesannya dengan penekanan bahwa Indonesia harus menjaga kekayaan alamnya sendiri. Ia menilai sumber daya tersebut tidak boleh terus menjadi keuntungan bagi pihak lain. Bagi pemerintah, penguatan hilirisasi, ekspor satu pintu, dan pengelolaan devisa menjadi bagian dari upaya memperbesar manfaat bagi rakyat.
