Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026. Ia meminta institusi di bawah Kementerian Keuangan itu segera dibenahi karena dinilai masih menyisakan persoalan yang menghambat jalannya ekonomi. Prabowo juga menegaskan bahwa pimpinan Bea Cukai harus diganti bila tidak mampu melakukan perbaikan.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak ragu mengambil langkah tegas. Ia menekankan pentingnya pembersihan birokrasi dari korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai institusi yang profesional, kuat, dan bersih.
Sorotan Bea Cukai
Prabowo menyebut dirinya telah berulang kali mengingatkan agar Bea Cukai diperbaiki. Ia menilai pembenahan institusi tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pelayanan publik yang buruk akan langsung berdampak pada kepercayaan pelaku usaha.
Ia juga meminta agar pimpinan yang tidak mampu segera diganti. Sikap itu, menurut Prabowo, diperlukan agar proses perbaikan tidak terhambat oleh kepemimpinan yang lemah. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberi ruang bagi birokrasi yang tidak bekerja optimal.
Prabowo menilai reformasi di Bea Cukai harus dilakukan secara konsisten. Ia ingin setiap institusi pemerintah bekerja dengan standar yang sama, yakni bersih, cepat, dan akuntabel. Langkah itu disebutnya penting untuk memastikan pelayanan negara tidak menjadi beban bagi dunia usaha.
Perintah Tegas Pemberantasan Korupsi
Dalam pidatonya, Prabowo meminta jajarannya membersihkan birokrasi dari perilaku koruptif. Ia menegaskan bahwa pelanggaran tidak boleh dibiarkan dan harus segera ditindak. Menurutnya, penegakan disiplin menjadi syarat utama dalam membangun pemerintahan yang efektif.
Ia juga menekankan bahwa semua institusi pemerintah wajib bekerja dengan baik. Prabowo menyebut penyalahgunaan wewenang hanya akan memperlambat laju ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta aparatur negara berani melakukan pembenahan dari dalam.
Prabowo menilai korupsi dan praktik menyimpang harus dihapus dari sistem birokrasi. Ia mengatakan pemerintah yang kuat hanya bisa terwujud jika setiap lembaga menjalankan fungsi secara benar. Pesan itu disampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk memperbaiki integritas layanan publik.
Keluhan Dunia Usaha Meningkat
Prabowo mengaku masih menerima banyak laporan dari pengusaha terkait pungutan liar. Keluhan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa hambatan birokrasi masih menjadi persoalan serius. Ia menilai pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap masalah yang dialami pelaku usaha.
Menurut Prabowo, pungli dapat menciptakan biaya tambahan dan mengganggu iklim investasi. Jika dibiarkan, praktik seperti itu bisa menurunkan daya saing ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta semua pihak mempercepat perbaikan sistem pengawasan.
Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak pada pelayanan yang bersih dan efisien. Pemerintah, kata Prabowo, perlu menghadirkan kepastian agar dunia usaha dapat bekerja tanpa tekanan. Dengan begitu, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan terukur.
Komitmen Pemerintah Profesional
Prabowo menutup pesannya dengan ajakan untuk membangun pemerintah yang profesional dan tidak korup. Ia menyebut komitmen tersebut harus dijaga bersama oleh seluruh unsur negara. Baginya, integritas birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan publik.
Ia juga menegaskan bahwa perbaikan institusi tidak bisa dilakukan setengah hati. Setiap pejabat diminta berani bertindak saat menemukan pelanggaran. Menurutnya, ketegasan adalah bagian dari tanggung jawab untuk menjaga marwah negara.
Dengan dorongan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi, termasuk di Bea Cukai. Prabowo menilai pembenahan institusi akan memberi dampak langsung pada iklim usaha dan perjalanan ekonomi nasional. Ia pun mengajak semua pihak menjaga arah perubahan agar berjalan konsisten.
