Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini disebut dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor, menekan kebocoran penerimaan negara, dan memastikan nilai ekonomi SDA lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 1 Juni 2026. Ia menilai, selama ini harga sejumlah komoditas Indonesia masih banyak ditentukan pihak luar, sementara sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri.
Ekspor SDA dan DSI
Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengatur ulang tata kelola ekspor agar Indonesia tidak terus menjadi penonton atas kekayaan alamnya sendiri. Ia menegaskan bahwa kebijakan satu pintu melalui DSI ditujukan untuk memastikan kendali lebih kuat atas komoditas strategis.
DSI merupakan entitas usaha yang akan mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Pembentukan entitas ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui Badan Usaha Milik Negara.
Prabowo menilai kebijakan tersebut penting karena sebagian besar nilai tambah selama ini tidak sepenuhnya tinggal di Indonesia. Ia ingin agar hasil dari kekayaan alam dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Pengawasan dan Devisa
Pemerintah menargetkan aturan baru ini dapat memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis. Langkah itu juga diarahkan untuk mencegah praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing dan transfer pricing.
Selain itu, pemerintah ingin menekan pelarian devisa hasil ekspor atau DHE yang selama ini menjadi perhatian. Dengan mekanisme yang lebih terpusat, aliran dana dari ekspor diharapkan lebih mudah dipantau dan diamankan.
Komoditas strategis yang wajib melalui DSI antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy. Pemerintah menilai pengaturan ini dapat membantu menjaga penerimaan negara tetap optimal di tengah dinamika perdagangan global.
Hilirisasi Jadi Arah Utama
Prabowo juga menekankan pentingnya hilirisasi industri agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan hilirisasi, rantai produksi diharapkan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memperluas aktivitas industri nasional. Pemerintah meyakini pendekatan ini akan membuat manfaat ekonomi dari SDA terasa lebih besar bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, penguatan hilirisasi menjadi bagian penting dari strategi ekonomi nasional.
Manfaat untuk Rakyat
Prabowo menilai pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik. Ia menekankan bahwa pertumbuhan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dampak yang dimaksud mencakup pemenuhan gizi anak, akses pupuk bagi petani, hingga kesempatan kerja dan penghasilan yang layak bagi pekerja. Dengan begitu, hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh berbagai lapisan masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pembangunan harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Arah kebijakan ekonomi, menurut Prabowo, harus selalu kembali pada kepentingan publik dan keadilan sosial.
