Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG tidak dipaksakan bagi anak dari keluarga mampu. Kebijakan ini dinilai sesuai target program gizi nasional dan telah disampaikan dalam pernyataan resmi. Keterangan tersebut dirilis usai diskusi terkait program ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 12 Mei 2026, sebagaimana diberitakan detikcom.
BGN menegaskan pemenuhan gizi bagi yang membutuhkan tetap menjadi fokus, sambil memberi peluang penolakan bagi pihak mampu. Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dan opsi penolakan dapat disalurkan melalui sekolah yang terkait. Penolakan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis melalui sekolah yang bersangkutan kepada SPPG.
Penolakan Tepat Sasaran
Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa penolakan MBG bagi pihak mampu bisa dilakukan. Penolakan dapat disampaikan melalui sekolah kepada SPPG secara lisan maupun tertulis. Kebijakan ini memungkinkan sekolah menilai kemampuan murid dalam rangka alokasi bantuan.
Sejak awal program MBG memang memberi kebebasan bagi peserta yang mampu untuk menolak. Deyang menegaskan bahwa penolakan tidak mengurangi hak peserta menerima gizi jika kebutuhan berubah. Langkah ini dinilai meningkatkan efisiensi anggaran dengan menargetkan bantuan ke yang membutuhkan.
BGN menegaskan anggaran program bisa lebih efisien apabila sebagian peserta memilih tidak menerima MBG. Kebijakan ini tetap menempatkan gizi sebagai prioritas utama bagi warga yang membutuhkannya. Pihak berwenang berharap kebijakan ini menjaga kesinambungan program tanpa mengurangi manfaat bagi penerima.
Klarifikasi Kebijakan MBG
Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa kebijakan MBG tidak dipaksakan bagi yang mampu. Pernyataannya disampaikan sebagai respons atas dinamika program gizi nasional. BGN menegaskan fokus program adalah pemenuhan gizi bagi yang membutuhkan.
BGN juga menggarisbawahi bahwa penolakan bisa diajukan melalui sekolah kepada SPPG. Nanik S. Deyang menjelaskan langkah ini memudahkan partisipasi publik tanpa menambah beban anggaran. Pihaknya menambahkan bahwa mekanisme ini telah direncanakan sejak awal program.
Menurut laporan detikcom, kebijakan ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini tetap menempatkan gizi sebagai prioritas utama bagi warga yang membutuhkannya. Pengamat kebijakan menilai langkah ini sebagai respons pragmatis terhadap dinamika sosial ekonomi.
