Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa mencapai 6% pada kuartal kedua 2026, meski kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61%. Pertumbuhan yang belum mencapai target membuat pemerintah menunda rencana pajak baru hingga dua kuartal berturut-turut berada di atas 6%. Pernyataan ini disampaikan dalam briefing media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Purbaya menegaskan jika pertumbuhan belum mencapai 6% selama dua kuartal berturut-turut, tidak ada pajak baru yang akan dikenakan. Ia menyebut dorongan untuk mencapai 6% di kuartal II-2026 masih dalam proses, menunggu stabilitas ekonomi lebih kuat. Meski demikian, pemerintah menahan diri dari kebijakan pajak baru hingga kondisi lebih jelas.
Prospek Pertumbuhan, Pajak Online, Stabilitas 6%
Prospek Pertumbuhan masih menjadi fokus utama kebijakan fiskal, meski data Q1-2026 menunjukkan pertumbuhan 5,61%. Menteri Keuangan menegaskan bahwa target 6% dalam dua kuartal berturut-turut diperlukan sebelum ada kebijakan pajak baru. Dorongan ke arah 6% masih dinilai belum sepenuhnya tercapai untuk saat ini.
Jika dua kuartal berturut-turut di atas 6% terpenuhi, pemerintah akan mempertimbangkan pajak-pajak lain sebagai alternatif sumber pendapatan. Purbaya menyebut fokus ke arah target 6% sebagai langkah jangka pendek yang sedang dijalankan. Ia menegaskan stabilitas pertumbuhan menjadi prasyarat utama bagi setiap kebijakan fiskal baru.
Prospek Pertumbuhan juga terkait rencana penerapan platform e-commerce domestik sebagai pemungut pajak atas transaksi merchant di platform mereka, dengan catatan kinerja pertumbuhan kuartal II-2026 positif. Jika tren pertumbuhan menunjukkan perbaikan, kebijakan tersebut akan mulai diterapkan. Hal ini dinilai sebagai respons terhadap keluhan pedagang offline terhadap banjir barang dari China yang masuk lewat pasar online.
Pajak Online diharapkan menyamakan daya saing pedagang offline dan online. Pendekatan yang diusung adalah agar pedagang offline bisa lebih kompetitif melalui perlakuan fiskal yang adil. Purbaya menegaskan rencana ini menunggu evaluasi dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026.
Data perkembangan kuartal II-2026 menjadi fokus evaluasi terkait implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian, rencana pajak online tetap bergantung pada tren pertumbuhan. Pemerintah menilai kebijakan ini perlu mempertimbangkan dampak pada harga dan daya saing pasar.
Pajak Online akan diterapkan bila pertumbuhan stabil 6% mendekati target, sebagai langkah akhir untuk menjaga persaingan. Tujuan kebijakan adalah memperkuat basis pajak dari transaksi online yang selama ini kurang tertib. Keputusan final akan ditentukan setelah analisis data pertumbuhan dan impact pasar.
Stabilitas 6% menjadi syarat utama bagi implementasi kebijakan pajak online. Menteri Keuangan menekankan bahwa angka 6% perlu lebih konsisten sebelum kebijakan diberlakukan. Purbaya menegaskan keputusan akhir bergantung pada data kuartal II-2026.
Fokus pemerintah adalah mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga kuartal II-2026. Jika tren tetap positif, kebijakan yang bersifat pro-ekonomi bisa dioperasionalisasikan. Namun, pihak otoritas menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak fiskal.
Stabilitas 6% juga menuntut kehati-hatian fiskal dalam perumusan kebijakan. Analisis dampak harga dan daya saing menjadi bagian penting dari keputusan. Keputusan akhirnya akan diumumkan setelah menilai data pertumbuhan dan efek kebijakan secara komprehensif.
