Bagi banyak warga Palestina, pendidikan selama ini dipandang sebagai jalan menuju stabilitas di tengah ketidakpastian politik. Namun, harapan itu kini kian memudar seiring melonjaknya pengangguran dan menyempitnya peluang kerja di Tepi Barat.
Data Palestine Economic Policy Research Institute atau MAS menunjukkan hampir 40 persen anak muda Palestina di Tepi Barat yang memiliki minimal ijazah diploma masih menganggur. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran di wilayah itu telah naik lebih dari dua kali lipat sejak Oktober 2023, setelah pembekuan izin kerja dan memburuknya kondisi ekonomi.
Krisis Pengangguran Palestina
Lonjakan pengangguran menjadi tekanan utama bagi lulusan muda di Tepi Barat. Banyak dari mereka menempuh pendidikan tinggi dengan harapan memperoleh pekerjaan yang layak, tetapi pasar kerja tidak mampu menyerap jumlah lulusan yang terus bertambah. Kondisi ini membuat gelar akademik tidak lagi menjadi jaminan mobilitas sosial.
Mahasiswa jurusan bisnis, Christy Abu Mahour, menggambarkan kekecewaan yang dirasakan banyak anak muda. Ia menilai warga Palestina melihat orang lain di berbagai negara dapat bekerja dan menjalani hidup terbaik mereka, sementara mereka justru terjebak dalam ketidakpastian. Pernyataan itu mencerminkan frustrasi yang semakin meluas di kalangan mahasiswa.
Mantan Wali Kota Bethlehem, Maher Canawati, menyebut krisis ini mendorong semakin banyak warga Palestina memilih meninggalkan negaranya. Menurut dia, sejumlah sarjana bahkan harus bekerja di luar bidang keahlian mereka untuk bertahan hidup. Ia menilai situasi tersebut menggerus harapan generasi muda terhadap masa depan yang lebih baik.
Canawati juga menuturkan bahwa kondisi di lapangan semakin jauh dari kebutuhan para pencari kerja. Ia menyebut dokter bekerja di restoran, arsitek kesulitan mendapat pekerjaan, dan perawat harus memohon lowongan. Gambaran itu menunjukkan krisis ketenagakerjaan yang tidak hanya luas, tetapi juga semakin dalam.
Izin Kerja yang Dibekukan
Situasi ketenagakerjaan memburuk setelah Israel membekukan izin kerja bagi sekitar 115 ribu warga Palestina dari Tepi Barat yang sebelumnya bekerja di Israel. Kebijakan itu memangkas salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga di wilayah tersebut. Akibatnya, tekanan ekonomi di rumah tangga Palestina meningkat tajam dalam waktu singkat.
Hanya sebagian kecil izin kerja yang kemudian diperpanjang. Namun, jumlah tersebut tidak cukup untuk menutup hilangnya puluhan ribu pekerjaan yang sebelumnya menopang ekonomi keluarga. Banyak warga yang terdampak kini harus mencari nafkah di pasar kerja lokal yang sudah sangat sempit.
Mahasiswa media, Khaled Abu Aishah, mempertanyakan makna pendidikan ketika pekerjaan tetap sulit diperoleh. Ia menegaskan bahwa banyak mahasiswa belajar dengan tujuan akhir untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pertanyaan itu kini menjadi simbol kebingungan generasi muda Palestina terhadap masa depan mereka.
Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada urusan ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis mahasiswa. Enass Elias, konselor akademik dan karier Universitas Bethlehem, mengatakan banyak mahasiswa merasa lelah setelah bertahun-tahun belajar tanpa melihat peluang kerja yang memadai. Menurut dia, keluhan seperti itu semakin sering muncul di kampus.
Kampus dan Harapan Mahasiswa
Perjalanan menuju kampus pun tidak selalu mudah bagi mahasiswa Palestina. Razia militer dan penutupan jalan membuat mobilitas menjadi sulit dan penuh ketidakpastian. Dalam situasi tertentu, proses belajar tatap muka bahkan terganggu secara langsung.
Ketika eskalasi politik meningkat, perkuliahan juga kerap dialihkan menjadi daring. Perubahan mendadak ini menambah beban mahasiswa yang harus beradaptasi dengan kondisi keamanan yang tidak stabil. Di sisi lain, akses belajar jarak jauh tidak selalu berjalan lancar bagi semua mahasiswa.
Setiap tahun, universitas-universitas Palestina menghasilkan puluhan ribu lulusan baru. Namun, ekonomi lokal tidak tumbuh cukup cepat untuk menyerap tenaga kerja berpendidikan itu. Akibatnya, banyak lulusan menerima pekerjaan apa pun yang tersedia, meski tidak sesuai dengan bidang studi mereka.
Salsabyl Salama, lulusan fisioterapi berusia 25 tahun, menjadi salah satu contoh nyata dari situasi tersebut. Ia hanya sempat mendapat kontrak kerja empat bulan melalui program UNRWA di kamp pengungsi Bethlehem. Kini, ia bekerja sebagai kasir supermarket demi mempertahankan kemandirian ekonominya.
Tekanan Fiskal Palestina
Selain krisis lapangan kerja, sektor publik yang dahulu dianggap stabil juga mulai dihindari oleh banyak pencari kerja. Sejak 2021, Otoritas Palestina kesulitan membayar gaji pegawai karena Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak Palestina. Kondisi ini membuat kepercayaan terhadap pekerjaan sektor publik ikut melemah.
Krisis fiskal itu semakin memburuk setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023. Penahanan pendapatan dan melemahnya aktivitas ekonomi mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan. Dampaknya, ketidakpastian ekonomi meluas ke berbagai lapisan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Elias menjelaskan bahwa ketika rumah sakit membuka dua lowongan, puluhan hingga ratusan lulusan dapat melamar secara bersamaan. Banyak perusahaan juga mensyaratkan pengalaman kerja, sehingga lulusan baru semakin sulit menembus pasar kerja.
Kombinasi antara pengangguran tinggi, pembekuan izin kerja, dan tekanan fiskal menciptakan situasi yang serba sulit bagi warga Palestina. Pendidikan yang semula dianggap sebagai jalan keluar dari kemiskinan kini tidak lagi memberikan kepastian. Bagi banyak keluarga, masa depan anak muda Palestina menjadi pertaruhan yang semakin berat.
