Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi platform e-commerce yang terbukti melanggar aturan dan merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Ketentuan itu akan dimasukkan ke dalam regulasi yang sedang disusun untuk memperkuat perlindungan pelaku usaha di marketplace.
Aturan tersebut disiapkan menyusul sorotan terhadap kenaikan biaya seller dan dugaan praktik market abuse di platform digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan mekanisme reward and punishment sedang dimatangkan untuk memastikan ekosistem perdagangan daring tetap sehat.
Regulasi E-Commerce Hampir Final
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut regulasi perlindungan UMKM di marketplace sudah hampir final. Pernyataan itu disampaikan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Mei 2026. Pemerintah menilai aturan baru ini penting untuk memberi kepastian bagi pelaku usaha kecil di ruang digital.
Maman mengatakan pemerintah sedang menyiapkan mekanisme sanksi yang dapat diterapkan kepada aplikator yang melanggar. Ia menekankan bahwa regulasi tersebut tidak hanya memuat larangan, tetapi juga instrumen penegakan yang jelas. Dengan begitu, perlindungan terhadap UMKM dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha para penjual di marketplace. Menurutnya, aturan ini dirancang agar pelaku UMKM tidak dirugikan oleh praktik yang tidak sehat. Pemerintah ingin memastikan persaingan digital tetap adil bagi semua pihak.
Fokus Pada Perlindungan UMKM
Regulasi ini lahir dari perhatian pemerintah terhadap meningkatnya biaya seller di sejumlah platform. Kenaikan biaya tersebut dinilai berpotensi menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Kondisi itu membuat pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih tegas.
Selain soal biaya, pemerintah juga menyoroti dugaan market abuse yang muncul di ekosistem marketplace. Praktik penyalahgunaan pasar dinilai dapat mengganggu persaingan dan melemahkan posisi UMKM. Karena itu, aturan baru akan diarahkan untuk menutup celah yang merugikan pelaku usaha.
Maman menegaskan seluruh kebijakan yang disusun bertujuan agar UMKM tetap terlindungi dan mampu bertahan. Ia menyebut pelaku usaha kecil merupakan bagian penting dari struktur ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap mereka menjadi prioritas pemerintah.
Hasil Pertemuan Dengan Komdigi
Penyusunan regulasi ini dilakukan setelah Maman bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam pertemuan itu, Maman melaporkan kondisi terkini ekosistem marketplace di Indonesia. Pemerintah kemudian membahas langkah yang paling tepat untuk merespons berbagai persoalan yang muncul.
Isu yang menjadi perhatian antara lain kenaikan biaya seller dan indikasi market abuse di platform digital. Kedua persoalan itu dipandang dapat berdampak langsung pada daya saing UMKM. Karena itu, koordinasi antarkementerian dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan saling mendukung.
Pemerintah juga ingin memastikan regulasi yang disusun tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun platform. Dengan dasar koordinasi tersebut, aturan diharapkan bisa diterapkan secara konsisten. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan UMKM.
Perintah Langsung Presiden
Maman menyampaikan bahwa kebijakan pelindungan dan pemberdayaan UMKM merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun regulasi marketplace. Negara, kata dia, wajib hadir untuk melindungi pelaku usaha kecil.
Ia menegaskan semua pihak perlu memahami langkah yang sedang diambil pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini bukan untuk menghambat pertumbuhan platform digital, melainkan memastikan ekosistem berjalan sehat. Pemerintah ingin menciptakan ruang usaha yang adil bagi pelaku UMKM.
Dalam keterangannya, Maman mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk kepentingan perusahaan mikro dan kecil di marketplace. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan usaha dan perkembangan industri digital. Dengan regulasi yang hampir rampung, pemerintah berharap UMKM dapat tumbuh lebih kuat di tengah dinamika ekonomi global.
