Pemerintah bersama DPR RI menyepakati anggaran Rp100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Kesepakatan itu diambil usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Dana tersebut akan digunakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan porsi terbesar pada perbaikan infrastruktur, sungai, jalan, sekolah, dan pembangunan hunian tetap. Pemerintah menegaskan, anggaran pemulihan sudah disiapkan, sementara pencairannya akan dipercepat agar proses pemulihan berjalan lebih efektif.
Anggaran Pascabencana Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan nilai anggaran yang diusulkan dan disetujui pemerintah mencapai Rp100,1 triliun. Menurut dia, alokasi itu dibagi menjadi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan hasil pembahasan bersama pemerintah dan DPR RI setelah rapat koordinasi penanganan pascabencana.
Selain soal nilai anggaran, Tito menuturkan bahwa program yang disiapkan berjumlah 11.512 kegiatan. Seluruh program itu dirancang untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak, baik dari sisi infrastruktur maupun kebutuhan dasar warga.
Prioritas Infrastruktur Pemulihan
Tito yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama pada 2026. Fokus awal pemerintah meliputi perbaikan sungai, jalan, sekolah, dan fasilitas publik lain yang mengalami kerusakan.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap juga masuk daftar prioritas karena banyak warga masih tinggal di hunian sementara. Pemerintah ingin memastikan proses relokasi berjalan lebih cepat agar masyarakat terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
Menurut Tito, pemulihan pascabencana tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Karena itu, seluruh kebutuhan mendesak akan disusun dalam rencana kerja yang terintegrasi agar pelaksanaan di lapangan lebih terarah.
Dukungan Fiskal Pemerintah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap dari sisi anggaran untuk mendukung pemulihan pascabencana Sumatera. Ia menyebut dana Rp60 triliun yang telah disiapkan tahun ini dari hasil efisiensi belum sepenuhnya terserap.
Purbaya menjelaskan bahwa anggaran itu sebelumnya sudah disiapkan sejak akhir tahun lalu. Namun, realisasi penggunaannya lebih kecil dari perkiraan karena dibagi untuk pembangunan infrastruktur secara bertahap.
Meski begitu, ia menegaskan pemerintah tetap dalam posisi siap membiayai kebutuhan pemulihan. Menurut dia, ketersediaan dana bukan lagi kendala utama dalam proses percepatan penanganan bencana.
Percepatan Pencairan Dana
Purbaya mengakui pencairan anggaran kerap terhambat oleh kelengkapan dokumen dari kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, ia meminta jajarannya aktif menindaklanjuti setiap pengajuan agar proses tidak tertahan terlalu lama.
Ia menegaskan bahwa pengajuan anggaran yang berkaitan dengan bencana harus segera diproses dan dipantau secara rutin. Jika dokumen belum lengkap, kementerian dan lembaga akan dihubungi kembali, bahkan akan dibantu langsung di lapangan bila diperlukan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap pencairan dana pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Purbaya juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah tersedia.
