Gubernur California Gavin Newsom menyatakan akan mengenakan pajak 100% atas pembayaran dari dana hampir US$1,8 miliar yang terkait dengan penyelesaian hukum Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut disampaikan di tengah perdebatan politik dan hukum yang kian memanas di Amerika Serikat.
Newsom mengatakan pemerintah negara bagian akan menagih seluruh hasil yang diterima warga California dari dana yang disebutnya sebagai dana gelap. Namun, ia belum menjelaskan kapan kebijakan itu mulai diberlakukan dan bagaimana mekanisme pemungutannya.
Pajak untuk Dana Trump
Newsom menyebut salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengenakan pajak penuh terhadap dana yang dibagikan kepada penerima di California. Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial dan dikutip Reuters pada Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut Newsom, langkah tersebut dapat ditempuh karena menjadi kewenangan negara bagian California. Ia menegaskan, siapa pun di California yang menerima dana itu akan dikenai pajak 100 persen atas hasil yang diterima.
Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal penerapan maupun dasar teknis kebijakan tersebut. Kantor Gubernur California juga belum memaparkan detail mengenai kelompok penerima yang akan terdampak.
Sengketa Dana Penyelesaian
Dana sebesar US$1,776 miliar itu diumumkan pekan lalu sebagai bagian dari penyelesaian hukum Trump dengan Internal Revenue Service atau IRS. Kasus tersebut berawal dari gugatan Trump terhadap lembaga pajak itu setelah laporan pajaknya bocor ke media.
Kesepakatan itu juga memunculkan sorotan karena mencakup ketentuan yang melarang IRS mengaudit klaim pajak masa lalu Trump, keluarga, dan bisnisnya. Sejumlah politisi menilai klausul itu menimbulkan pertanyaan serius terkait legalitas dan kepatutan proses penyelesaian.
Gedung Putih dan Departemen Kehakiman belum merespons permintaan komentar atas rencana pajak yang diumumkan Newsom. Hingga kini, belum ada penjelasan dari pihak federal mengenai posisi pemerintah terhadap usulan tersebut.
Kritik dari Demokrat
Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai dana itu patut dipertanyakan karena menyangkut penggunaan uang publik dan perlakuan hukum yang istimewa. Mereka menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penyelesaian yang melibatkan mantan presiden tersebut.
Dana itu juga dikritik karena dapat menguntungkan pihak yang sebelumnya terlibat dalam peristiwa penyerangan Capitol pada 6 Januari 2021. Bagi para pengkritik, hal ini bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum.
Selain Demokrat, beberapa politisi Partai Republik turut mempertanyakan isi kesepakatan itu. Mereka menilai klausul terkait audit dan kompensasi tersebut dapat memicu preseden baru dalam penanganan kasus perpajakan di AS.
Dampak Pajak di California
Langkah Newsom berpotensi membuka babak baru dalam pertarungan politik antara California dan lingkaran Donald Trump. Kebijakan pajak 100 persen itu juga dapat menjadi isu hukum bila benar-benar diterapkan.
Sejumlah kalangan menilai rencana tersebut lebih dari sekadar kebijakan fiskal, karena mengandung pesan politik yang kuat. Dalam konteks ini, pajak dipakai sebagai instrumen untuk menanggapi keputusan federal yang dianggap kontroversial.
Senator Partai Republik Thom Tillis menilai gagasan itu tidak masuk akal karena berpotensi memberi kompensasi kepada orang yang menyerang aparat. Pernyataannya menambah panjang daftar kritik terhadap penyelesaian hukum yang kini menjadi sorotan nasional.
