Puluhan negara dilaporkan mulai mengantre untuk mengakses dana pinjaman darurat dari Bank Dunia, di tengah tekanan ekonomi global yang meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Sekitar 27 negara disebut berencana memakai instrumen krisis untuk memperoleh pembiayaan cepat, menurut dokumen internal yang dikutip Reuters pada Minggu, 24 Mei 2026.
Dokumen tersebut tidak menyebut nama negara maupun total dana yang diburu, tetapi menyatakan tiga negara sudah menyetujui skema baru itu sejak konflik pecah pada 28 Februari 2026. Di saat yang sama, Indonesia justru menolak tawaran pinjaman darurat yang sempat diajukan IMF dan Bank Dunia untuk mengantisipasi dampak perang.
Dana Krisis Bank Dunia
Instrumen krisis Bank Dunia disiapkan untuk membantu negara yang terdampak langsung oleh gejolak geopolitik dan pasar energi. Skema ini menjadi jalur cepat bagi pemerintah yang membutuhkan dana segar dalam waktu singkat.
Dalam dokumen internal yang beredar, Bank Dunia belum membuka nama-nama negara yang mengajukan akses pendanaan. Lembaga itu juga belum mengungkap besaran total kebutuhan dana dari seluruh negara pemohon.
Reuters melaporkan, tiga negara telah lebih dulu menyetujui instrumen krisis baru sejak konflik di Timur Tengah memanas. Sementara itu, sejumlah negara lain masih menyelesaikan proses administrasi dan pembahasan teknis.
Kebutuhan dana darurat muncul karena perang memukul rantai pasok global dan mendorong harga energi bergejolak. Kondisi itu membuat banyak negara berkembang harus mencari perlindungan fiskal tambahan agar ekonomi tetap berjalan.
Dampak Perang Pada Ekonomi
Bank Dunia menilai konflik yang berkepanjangan dapat menekan pendapatan negara, terutama yang bergantung pada impor bahan bakar atau ekspor komoditas. Afrika menjadi salah satu kawasan yang paling rentan terhadap efek lanjutan dari gejolak tersebut.
Pejabat di Kenya dan Irak dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa mereka memang mencari dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia. Kenya membutuhkan pembiayaan untuk meredam lonjakan harga bahan bakar, sedangkan Irak terdampak penurunan pendapatan ekspor minyak.
Gangguan rantai pasok membuat biaya logistik naik dan mempersempit ruang fiskal banyak pemerintah. Dalam situasi seperti ini, dana darurat dipandang sebagai penyangga agar stabilitas ekonomi tidak semakin rapuh.
Presiden Bank Dunia Ajay Banga sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya sudah menyiapkan perangkat krisis untuk menopang pembiayaan sekitar US$ 20 miliar hingga US$ 25 miliar. Jika portofolio dialihkan, total bantuan bahkan dapat meningkat menjadi US$ 60 miliar dalam enam bulan, dan berpotensi naik lagi ke sekitar US$ 100 miliar dalam jangka lebih panjang.
Indonesia Tolak Tawaran Utang
Di tengah antrean negara lain, pemerintah Indonesia memilih langkah berbeda dengan menolak tawaran pinjaman darurat tersebut. Tawaran itu sebelumnya sudah disampaikan oleh IMF dan Bank Dunia untuk mengantisipasi risiko fiskal akibat konflik AS dan Israel melawan Iran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tawaran itu diterimanya saat kunjungan ke Washington DC, Amerika Serikat, pada 13 hingga 17 April 2026. Menurut dia, besaran pinjaman yang ditawarkan berada di kisaran US$ 25 miliar sampai US$ 30 miliar.
Purbaya menyebut Indonesia belum memerlukan tambahan utang karena memiliki cadangan yang dinilai cukup kuat. Ia mengatakan pemerintah masih memiliki persediaan sekitar US$ 25 miliar untuk menjaga kondisi fiskal tetap aman.
Menanggapi penolakan itu, Purbaya menyebut pimpinan IMF dan Bank Dunia tampak kecewa karena tidak bisa menyalurkan pinjaman. Ia menilai ekspresi tersebut berkaitan dengan hilangnya potensi pendapatan dari bunga utang.
Implikasi Bagi Pasar
Gelombang permintaan pinjaman krisis dari berbagai negara menunjukkan betapa sensitifnya ekonomi global terhadap konflik bersenjata. Ketika harga energi dan logistik naik, pemerintah cenderung mencari pembiayaan cepat untuk menjaga stabilitas anggaran.
Namun, sikap Indonesia memperlihatkan bahwa tidak semua negara memilih bergantung pada utang luar negeri saat menghadapi tekanan global. Kebijakan itu juga menegaskan pentingnya cadangan fiskal yang memadai sebagai bantalan krisis.
Dalam jangka pendek, kebutuhan dana darurat diperkirakan masih akan tinggi selama ketegangan geopolitik belum mereda. Bank Dunia pun berpotensi menjadi salah satu lembaga utama yang disambangi negara-negara berkembang untuk mencari likuiditas.
Bagi Indonesia, penolakan tawaran pinjaman dapat dibaca sebagai sinyal kepercayaan diri terhadap ketahanan fiskal nasional. Di sisi lain, pasar tetap akan mencermati sejauh mana konflik internasional memengaruhi harga energi, perdagangan, dan kebutuhan pembiayaan negara-negara emerging market.
